MerahPutih.com - Larangan berbuka bersama bagi pejabat negara memicu polemik di masyarakat. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut, pemerintah telah memberikan alternatif yang bermanfaat untuk tidak melakukan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan.
Salah satunya dengan kegiatan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
Baca Juga:
Anggota DPR Sebut Larangan Berbuka Bersama Pejabat Tak Relevan
"Enggak ada kontroversi ah siapa bilang enggak ada kontroversi tadi saya cek sudah ada supaya dialihkan untuk santunan fakir miskin," kata Gus Yaqut, sepaan Yaqut Cholil Qoumas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3).
Gus Yaqut membantah jika Presiden Joko Widodo dituding anti-Islam buntut dari kebijakan melarang pejabat dan pegawai pemerintahan menggelar bukber.
Menurut Yaqut, pemerintah sama sekali tidak anti terhadap Islam karena semua ketentuan agama Islam turut diurus oleh negara, dari kelahiran seseorang hingga kematiannya.
"Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif. Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu kan lebih bermanfaat, lebih berguna," ujar dia.
Baca Juga:
Anggota DPR Dukung Larangan Buka Bersama Pejabat Oleh Jokowi
Larangan bagi pejabat dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama diatur dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Larangan ini sempat diprotes sejumlah pihak karena dianggap melarang masyarakat untuk berbuka puasa bersama.
Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, aturan tersebut hanya berlaku kepada jajaran pemerintah, bukan kepada masyarakat umum.
"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pramono dalam keterangan pers, Kamis (23/3). (Knu)
Baca Juga:
Sering Jadi Ajang Flexing Pencapaian, Yuk Kembalikan Esensi Reunian Buka Bersama
