Masalah Jalan Rusak di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

MerahPutih.com - Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakangan menjadi sorotan publik dinilai merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah.

Selain itu, menurut anggota DPD RI Hilmy Muhammad, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung

“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi pusat," kata Hilmy dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/5).

Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, ia mengaku kerap menemukan jalan-jalan yang tidak ideal. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional.

"Sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek-proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” jelas dia.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat.

"Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kita, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?”

Oleh sebab itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu," ujarnya.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Sengaja Ubah Rute agar Tahu Kondisi Riil Jalan Lampung

Pemda, menurut Gus Hilmy, juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.

"Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” kata dia.

Di sisi lain, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial.

“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi kita," imbuhnya.

Namun demikian, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran. Pasalnya, kata dia, Indonesia merupakan bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

"Hanya saja, kita harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rumah Kadinkes Provinsi Lampung Disita KPK