Masalah Jalan Rusak di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 07 Mei 2023
Masalah Jalan Rusak di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

Jalan rusak di Provinsi Lampung yang dilintasi kendaraan Presiden Joko Widodo (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakangan menjadi sorotan publik dinilai merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah.

Selain itu, menurut anggota DPD RI Hilmy Muhammad, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.


Baca Juga:

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung

“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi pusat," kata Hilmy dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/5).

Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, ia mengaku kerap menemukan jalan-jalan yang tidak ideal. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional.

"Sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek-proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” jelas dia.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat.

"Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kita, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?”

Oleh sebab itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu," ujarnya.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Sengaja Ubah Rute agar Tahu Kondisi Riil Jalan Lampung

Pemda, menurut Gus Hilmy, juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.

"Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” kata dia.

Di sisi lain, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial.

“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi kita," imbuhnya.

Namun demikian, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran. Pasalnya, kata dia, Indonesia merupakan bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

"Hanya saja, kita harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rumah Kadinkes Provinsi Lampung Disita KPK

#DPD RI #Bandar Lampung #Pemerintahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Gibran disebut berniat mundur dari wakil presiden. Berikut 11 pemimpin dunia yang pernah mengundurkan diri, mulai dari Justin Trudeau hingga Sheikh Hasina.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Lifestyle
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Iis R. Soelaeman mendorong dukungan pemerintah bagi anak dengan cerebral palsy melalui akses terapi, kesehatan, pendidikan inklusif, dan fasilitas aksesibel.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Pengamat kini mempertanyakan kepercayaan publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Indonesia
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum terhadap dampak kebijakan ekonomi.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Lembaga swadaya seperti CELIOS (Center of studi Economic and Law Studies) bersama Kabinet Bayangan memberikan "rapor merah" dengan skor kepuasan publik yang rendah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
Cuaca Kota-Kota Indonesia Senin 7 September, Asap dan Kabut Pekat di Bandar Lampung
BMKG memprediksi cuaca Indonesia Senin 7 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Bandar Lampung diselimuti kabut pekat yang mengganggu jarak pandang.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Cuaca Kota-Kota Indonesia Senin 7 September, Asap dan Kabut Pekat di Bandar Lampung
Indonesia
Status Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Larang Nelayan dan Wisatawan Mendekat
Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Polda Lampung memperketat patroli dan melarang nelayan serta wisatawan mendekat dalam radius 3 kilometer.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
Status Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Larang Nelayan dan Wisatawan Mendekat
Indonesia
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
BK DPD memanggil senator Bali Arya Wedakarna. Isu pendampingan TNI juga akan ditelaah untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etik.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Bagikan