Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (AP II)

Merahputih.com - Harga tes PCR Rp 300 ribu dianggap masih terlalu mahal. Apalagi, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh syarat menggunakan moda transportasi.

Jika program ini diterapkan, maka semua penumpang transportasi non-udara yang notabene dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR.

"Ini namanya membebani rakyat,” ungkap Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani kepada wartawan, Rabu (26/10).

Baca Juga

Alasan Ngotot Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR

Ia mempertanyakan relevansi program vaksinasi dengan pengambilan kebijakan mewajibkan PCR.

“Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi,” kata istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Netty juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. Seharusnya, dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina.

"Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut,” kritik Netty.

Ilustrasi - Salah satu warga menjalani swab PCR (polymerase chain reaction) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala
Warga menjalani swab PCR (polymerase chain reaction) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala

Dalam kondisi itu, ada peluang orang tersebut terpapar virus. “Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif COVID-19;" jelas dia.

Netty mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan laboratorium dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan pemalsuan surat PCR.

“Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak,” ujar Netty.

Baca Juga

Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu

Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah agar menjelaskan harga dasar PCR secara transparan.

“Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan mekanisme penurunannya; apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?” jelas politikus PKS ini.

Ia juga berharap, pandemi COVID-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. "Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Massa KRMP Minta Anies Cabut Pergub 207/2016
Indonesia
Massa KRMP Minta Anies Cabut Pergub 207/2016

Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menggruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/2).

Kemenkes Nyatakan 95,7 Persen Calon Jemaah Haji Penuhi Syarat Kesehatan
Indonesia
Kemenkes Nyatakan 95,7 Persen Calon Jemaah Haji Penuhi Syarat Kesehatan

Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa 95,7 persen jemaah haji telah memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.

Janji OPEC+ Tingkatkan Produksi Tidak Bisa Turunkan Harga Minyak
Dunia
Janji OPEC+ Tingkatkan Produksi Tidak Bisa Turunkan Harga Minyak

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau disebut OPEC+, telah berjanji meningkatkan produksi pada Juli dan Agustus sebesar 648.000 barel per hari.

Akhir Bulan Ini Taman Tebet Eco Park Bakal Dibuka Kembali
Indonesia
Akhir Bulan Ini Taman Tebet Eco Park Bakal Dibuka Kembali

Taman Tebet Eco Park yang berlokasi di Jakarta Selatan bakal dibuka kembali untuk masyarakat umum pada akhir bulan Juli ini.

Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi
Dunia
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi

Putin mengatakan, sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun diklaim tidak seperti yang diperkirakan.

42 Partai Sudah Mendaftar di Sipol KPU, Bersiap Ramaikan Pemilu 2024
Indonesia
42 Partai Sudah Mendaftar di Sipol KPU, Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Kini, 42 partai politik sudah mendaftar dalam akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024.

17 Ribu Jemaah Haji Belum Vaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
17 Ribu Jemaah Haji Belum Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Pemerintah memastikan akan ketat dalam memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Makkah.

[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Pemimpin Negara Minta Jokowi Pimpin PBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Pemimpin Negara Minta Jokowi Pimpin PBB

Akun Youtube KajianOnline mengunggah video yang telah ditonton 129 ribu kali mengenai usulan Kepala Negara agar Jokowi membetuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru sekaligus menjadi pemimpinnya.

Vaksinasi Booster Tersedia di Setiap Pos Pantau yang Dilalui Pemudik
Indonesia
Vaksinasi Booster Tersedia di Setiap Pos Pantau yang Dilalui Pemudik

Presiden Jokowi telah memastikan mudik Lebaran 2022 dibolehkan dengan syarat vaksinasi booster. Namun, bagi masyarakat yang belum booster saat mudik nanti, tak perlu khawatir karena akan disediakan gerai vaksinasi yang tersebar luas.

Nasib Anak Bungsu Ferdy Sambo dan Putri Usai Keduanya Dipenjara
Indonesia
Nasib Anak Bungsu Ferdy Sambo dan Putri Usai Keduanya Dipenjara

Pengacara Putri, Febri Diansyah mengungkapkan, anak bungsu Ferdy Sambo dan Putri akan dirawat oleh nenek maupun pengasuhnya. Keduanya diketahui masih memiliki bayi yang berusia dua tahun.