Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu Tes COVID-19. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah didesak menjelaskan dasar penetapan kebijakan diwajibkannya test reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri.

Anggota DPR mempertanyakan kebijakan tersebut, apakah dilakukan penelitian sampling terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif atau tidak.

Baca Juga:

Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen

"Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani kepada wartawan, Minggu (24/10).

Menurut Netty, kebijakan ini terkait dengan ide pelonggaran mobilitas namun harus tetap terpantau agar tidak kebobolan. Saat ini, angka kasus sudah menurun, PPKM sudah dilonggarkan, namun tetap harus dipantau agar tidak melonjak lagi.

"Nah, bagaimana caranya? Mengapa harus dengan tes PCR yang berbiaya tinggi?” tanya Netty.

Netty juga mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif. Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut dan udara terkait metode penapisan COVID-19.

Bandara Soekarno-Hatta. (Foto:  Antara)
Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Antara)

Bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan. Prinsipnya, lanjut ia, jangan sampai membebani masyarakat, karena saat ini tes PCR masih tinggi. Kimia Farma sebagai BUMN saja mematok harga Rp 495 ribu.

"Angka ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket ekonomi pesawat Jakarta-Surabaya,” katanya.

Oleh karena itu, wajar jika kebijakan ini menimbulkan polemik pro kontra. Jika pemerintah dapat menekan harga tes hingga diangka Rp 150 ribu, akan sangat membantu masyarakat.

"Selain itu, kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat juga memantik masalah karena setiap daerah memiliki kapasitas beragam terkait ketersediaan lab dan aksesibilitas publik untuk PCR," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Tes PCR Bagi Wisman di Bali Cepat dan Sesuai SOP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Suap AKP Robin Bakal Hadirkan Bupati Lampung Tengah
Indonesia
Sidang Suap AKP Robin Bakal Hadirkan Bupati Lampung Tengah

KPK juga mendatangkan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaedi.

Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng
Indonesia
Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memprediksi akan ada 4,8 juta pemudik yang akan masuk Jawa Tengah.

Pertimbangan Komisi II Tetapkan Anggota KPU-Bawaslu Tanpa Voting Dini Hari Tadi
Indonesia
Pertimbangan Komisi II Tetapkan Anggota KPU-Bawaslu Tanpa Voting Dini Hari Tadi

Menurut Doli, pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dari pertimbangan objektif, hingga pertimbangan politik.

Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok
Indonesia
Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok

"Kami sangat berharap kiranya BPK dapat melakukan audit forensik terhadap semua transaksi tersebut," kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty.

Dalam Sepekan Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Ini Penyebabnya
Indonesia
Dalam Sepekan Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Ini Penyebabnya

Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Tiongkok Sudah Telan Dana Rp 270 Triliun untuk Vaksinasi
Dunia
Tiongkok Sudah Telan Dana Rp 270 Triliun untuk Vaksinasi

Pemerintah Tiongkok telah menghabiskan dana lebih dari 120 miliar yuan atau sekitar Rp 270,9 triliun untuk program vaksinasi COVID-19.

KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan
Indonesia
KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan

"Itu kan proses. Proses (penyidikan) kan tidak bisa cepat-cepat," ucap Ketua KPK Firli Bahuri

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sahkan FPI Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sahkan FPI Baru

TITO KE MARKAS FP1, SAHKAN FP1 BARU

Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem
Indonesia
Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem

Seusai menjalani pemeriksaan, Wibi mengklaim tidak ditanya soal dugaan aliran dana hasil korupsi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari ke Partai NasDem.

Kejagung Periksa Dirut Lion Air Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda
Indonesia
Kejagung Periksa Dirut Lion Air Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda

Pemeriksaan saksi terus bergulir sejak Kejaksaan Agung menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan umum