Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu Tes COVID-19. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah didesak menjelaskan dasar penetapan kebijakan diwajibkannya test reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri.

Anggota DPR mempertanyakan kebijakan tersebut, apakah dilakukan penelitian sampling terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif atau tidak.

Baca Juga:

Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen

"Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani kepada wartawan, Minggu (24/10).

Menurut Netty, kebijakan ini terkait dengan ide pelonggaran mobilitas namun harus tetap terpantau agar tidak kebobolan. Saat ini, angka kasus sudah menurun, PPKM sudah dilonggarkan, namun tetap harus dipantau agar tidak melonjak lagi.

"Nah, bagaimana caranya? Mengapa harus dengan tes PCR yang berbiaya tinggi?” tanya Netty.

Netty juga mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif. Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut dan udara terkait metode penapisan COVID-19.

Bandara Soekarno-Hatta. (Foto:  Antara)
Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Antara)

Bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan. Prinsipnya, lanjut ia, jangan sampai membebani masyarakat, karena saat ini tes PCR masih tinggi. Kimia Farma sebagai BUMN saja mematok harga Rp 495 ribu.

"Angka ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket ekonomi pesawat Jakarta-Surabaya,” katanya.

Oleh karena itu, wajar jika kebijakan ini menimbulkan polemik pro kontra. Jika pemerintah dapat menekan harga tes hingga diangka Rp 150 ribu, akan sangat membantu masyarakat.

"Selain itu, kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat juga memantik masalah karena setiap daerah memiliki kapasitas beragam terkait ketersediaan lab dan aksesibilitas publik untuk PCR," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Tes PCR Bagi Wisman di Bali Cepat dan Sesuai SOP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga
Indonesia
Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.

Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan
Indonesia
Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan

"Pahlawan adalah orang ikhlas dan ihsan. Ikhlas karena fokusnya sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk mencari kebesaran diri sendiri," kata Mardani

Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK
Indonesia
Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK

Belum usai masalah kecolongan barang bukti emas seberat 1,9 kilogram oleh pegawai dan dugaan kebocoran informasi penggeledahan di Kantor PT Jhonlin Baratama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diterpa persoalan.

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

Ketua DPR: Saatnya Para Menteri Fokus Bekerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika

Ramai di media sosial Facebook yang menyatakan vaksin Sinovac dari Tiongkok mengandung vero cell atau sel monyet hijau Afrika.

1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika
Indonesia
1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika

Sebanyak 1.500 personel TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Kabupaten Mimika.

Kasus Korupsi PT Nindya Karya Jadi Atensi Pimpinan KPK
Indonesia
Kasus Korupsi PT Nindya Karya Jadi Atensi Pimpinan KPK

Dalam kasus ini, PT Nindya Karya, perusahaan BUMN pertama yang menyandang status tersangka korporasi

Masyarakat Diminta Laporkan Polisi Masuk Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Masyarakat Diminta Laporkan Polisi Masuk Tempat Hiburan Malam

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melarang anggota polisi untuk masuk ke tempat hiburan malam dan minum minuman beralkohol.

Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima
Indonesia
Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengaku, masih menemukan di lapangan terkait pendataan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak warga yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bansos.