KPK Periksa Direktur Bank Bukopin Terkait Kasus Suap RTH Bandung Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Kepatuhan Bank Bukopin Hari Wurianto dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung dan pengembangannya.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka DS (Dadang Suganda)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Dalam kasus ini, KPK menjerat 4 tersangka. Mereka ialah eks Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hery Nurhayat, dua eks anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, serta satu orang swasta bernama Dadang Suganda.

Baca Juga

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Hery, Tomtom, Kadar sedang menjalani persidangan. Sementara Dadang masih tahap penyidikan. Ia baru ditahan penyidik pada Juni 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Baca Juga

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang
Indonesia
Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang

Takbiran di masjid hanya lima orang itu juga diserukan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta KH Ma'mun Alayubi.

Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda
Indonesia
DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda

Anggota DPR yang hadir uji kelayakan cukup 20-30 persen saja.

 Belum  Satupun Negara di Dunia yang Mampu Temukan Vaksin Corona
Indonesia
Belum Satupun Negara di Dunia yang Mampu Temukan Vaksin Corona

"Masih belum ada satu pun obat ataupun vaksin yang digunakan sebagai standar dunia," kata Yuri

34 RT di Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan dan Luapan Kali Ciliwung
Indonesia
34 RT di Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan dan Luapan Kali Ciliwung

Sebanyak 34 RT di Jakarta terendam banjir akibat intensitas hujan lebat mengguyur ibu kota Senin (7/12) dini hari.

 Beberkan Alasan Disiplinkan Warga, Polri Sebut Agar Masyarakat Produktif
Indonesia
Beberkan Alasan Disiplinkan Warga, Polri Sebut Agar Masyarakat Produktif

Masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan new normal, kata Ahmad, akan ditindak secara humanis. Namun, bila tetap membandel akan diberlakukan tindakan tegas.

Ribuan WNI di Luar Negeri Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Ribuan WNI di Luar Negeri Terinfeksi COVID-19

Jumlah WNI yang positif COVID-19 baik di dalam maupun luar negeri terus bertambah.

Sosialisasi Ganjil-Genap Diperpanjang, Pekan Depan Pelanggar Mulai Ditilang
Indonesia
Sosialisasi Ganjil-Genap Diperpanjang, Pekan Depan Pelanggar Mulai Ditilang

Agar bisa menyampaikan informasi yang lebih masif lagi ke masyarakat

Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia
Dunia
Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia

kebijakan itu diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Jiran tersebut.

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak
Indonesia
Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah