KPK Periksa Direktur Bank Bukopin Terkait Kasus Suap RTH Bandung Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Kepatuhan Bank Bukopin Hari Wurianto dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung dan pengembangannya.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka DS (Dadang Suganda)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Dalam kasus ini, KPK menjerat 4 tersangka. Mereka ialah eks Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hery Nurhayat, dua eks anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, serta satu orang swasta bernama Dadang Suganda.

Baca Juga

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Hery, Tomtom, Kadar sedang menjalani persidangan. Sementara Dadang masih tahap penyidikan. Ia baru ditahan penyidik pada Juni 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Baca Juga

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI
Indonesia
Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI

Hanya saja sampai saat ini belum ada jadwal paripurna pembahasan revisi Rancangan Perda RDTR perluasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha) tersebut.

Dibongkar Polisi, Bisnis Perumahan Syariah Fiktif Rugikan Ribuan Konsumen
Indonesia
Dibongkar Polisi, Bisnis Perumahan Syariah Fiktif Rugikan Ribuan Konsumen

Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perumahan syariah yang telah meraup dana puluhan miliar dari korbannya.

Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen
Indonesia
Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen

"Untuk Underpass Senen Ekstension progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen," kata Hari

Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung
Indonesia
Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung

Surat keputusan (SK) penarikan Yadyn ke Kejagung telah keluar per 15 Januari 2020.

Cara Ciptakan Anak Cerdas Meski Hanya di Rumah Ala Kak Seto
Indonesia
Cara Ciptakan Anak Cerdas Meski Hanya di Rumah Ala Kak Seto

Kesempatan sedang di rumah saja saat ini merupakan momen yang berharga

 Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku
Indonesia
Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku

"Kalau sebelumnya saya lupa, tetapi kalau yang terakhir permohonan iya ditandatangani (oleh Megawati dan Hasto)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat
Indonesia
Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat

Sejak April 2020, total realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan PEN hingga pekan kedua Oktober 2020, sudah hampir menyentuh angka 50 persen atau Rp344,43 triliun dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan.

PA 212 Desak Ada Pengerahan Militer Basmi Virus Corona
Indonesia
PA 212 Desak Ada Pengerahan Militer Basmi Virus Corona

Salah satu jalan keluar yaitu menutup jalur penerbangan dari Tiongkok yang merupakan negara asal virus tersebut.

Wali Kota Tangerang Klaim 14 Tanggul yang Rusak Sudah Diperbaiki
Indonesia
Wali Kota Tangerang Klaim 14 Tanggul yang Rusak Sudah Diperbaiki

Dinas PUPR Kota Tangerang mengklaim telah melakukan perbaikan sebanyak 14 tanggul yang mengalami kerusakan.

 Pandemi COVID-19, Majelis Rektor PTN Berikan Keringanan Mahasiswa Bayar Uang Kuliah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Majelis Rektor PTN Berikan Keringanan Mahasiswa Bayar Uang Kuliah

"Kami dari pemimpinperguruan tinggi membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dan keluarganya dalam pembayaran uang kuliah," kata dia.