Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja Politikus PDIP Kapitra Ampera (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Salah satu tokoh dari Gerakan Alumni 212, Kapitra Ampera menilai, bahwa gerakan aksi 1310 yang digarap oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI hanya menunggangi isu sentimen publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.

“Anehnya aksi yang akan dilakukan pada selasa, 13 Oktober 2020 tersebut tidak hanya menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang telah ditunda pembahasannya oleh pemerintah,” kata Kapitra.

Dan di balik agenda itu, Kapitra memandang bahwa rencana aksi ANAK NKRI yang di dalamnya ada elemen GNPF Ulama, PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) adalah untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah dan menjatuhkannya.

Baca Juga

Sering Alami Kekerasan Saat Liput Demo, Polisi Siapkan Rompi Khusus Wartawan

“Hal ini diduga sengaja kembali diangkat dan dibahas untuk mengingatkan masyarakat dengan hoax lama dan membuat ricuh, dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Bagi Kapitra, penggunaan isu RUU HIP saat ini sama sekali tidak memiliki hubungan dan urgensi untuk dijadikan dalih melakukan aksi unjuk rasa.

“RUU HIP tidaklah relevan dan urgen untuk kembali dijadikan alasan demonstrasi saat ini, begitupun terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan,” terangnya.

Karena menurutnya, ada jalur konstitusional yang bisa ditempuh selain melakukan aksi demonstrasi, yakni melakukan kajian dan perlawanan secara ilmiah di meja hijau.

“Terbuka peluang untuk membantah, merevisi dan mengubah Undang-Undang secara Konstitusional melalui Uji Materil ke Mahkamah Konstirusi,” tuturnya.

“Demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak dalam mengemukakan aspirasi karena berpotensi dilakukan secara anarkis, menimbulkan korban dan merusak berbagai fasilitas umum, namun tidak akan tertuju terhadap tercapainya keinginan peserta aksi,” imbuhnya.

Baca Juga

Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum

Kapitra menyebut bahwa benar Negara Indonesia sangat menjamin hak-hak rakyatnya untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Namun dalam keadaan pandemi saat ini, ada hal-hal yang lebih penting harus dijaga bersama seperti menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan
Indonesia
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

"Jadi permintaan sidang daring oleh Joker jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap pengadilan sehingga sudah semestinya ditolak oleh hakim," kata Boyamin

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam

Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik
Indonesia
Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik

Tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan

 Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Indonesia
Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Sukamta menuturkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, langkah serupa perlu diterapkan untuk usaha pers.

Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test
Indonesia
Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test

Dengan demikian, penumpang akan mendapatkan nilai lebih, efektif, dan efisien

 LockVid 2020, Loket Virtual Gerbang Pelindungan Ciptaan Anak Negeri
Indonesia
LockVid 2020, Loket Virtual Gerbang Pelindungan Ciptaan Anak Negeri

“Virtual Loket itu bagian dari keinginan DJKI harus bisa menanggulangi dan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah tentunya,” kata Sucipto

Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang
Foto
Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang

Ribuan mahasiswa melakukan long march untuk menolak penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten,

Mulai 13 Juli, Pelajar di DKI Jakarta Kembali Bersekolah
Indonesia
Mulai 13 Juli, Pelajar di DKI Jakarta Kembali Bersekolah

kebijakan itu akan dilaksanakan Pemprov DKI jika mamang pandemi COVID-19 sudah berakhir atau mereda.

Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat
Indonesia
Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat

Dengan SKKH setidaknya pembeli hewan kurban bisa tenang.

PKS Tagih Janji Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law
Indonesia
PKS Tagih Janji Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law

Sementara, ketentuan bagi pekerja asing justru dipermudah