Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja Politikus PDIP Kapitra Ampera (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Salah satu tokoh dari Gerakan Alumni 212, Kapitra Ampera menilai, bahwa gerakan aksi 1310 yang digarap oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI hanya menunggangi isu sentimen publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.

“Anehnya aksi yang akan dilakukan pada selasa, 13 Oktober 2020 tersebut tidak hanya menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang telah ditunda pembahasannya oleh pemerintah,” kata Kapitra.

Dan di balik agenda itu, Kapitra memandang bahwa rencana aksi ANAK NKRI yang di dalamnya ada elemen GNPF Ulama, PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) adalah untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah dan menjatuhkannya.

Baca Juga

Sering Alami Kekerasan Saat Liput Demo, Polisi Siapkan Rompi Khusus Wartawan

“Hal ini diduga sengaja kembali diangkat dan dibahas untuk mengingatkan masyarakat dengan hoax lama dan membuat ricuh, dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Bagi Kapitra, penggunaan isu RUU HIP saat ini sama sekali tidak memiliki hubungan dan urgensi untuk dijadikan dalih melakukan aksi unjuk rasa.

“RUU HIP tidaklah relevan dan urgen untuk kembali dijadikan alasan demonstrasi saat ini, begitupun terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan,” terangnya.

Karena menurutnya, ada jalur konstitusional yang bisa ditempuh selain melakukan aksi demonstrasi, yakni melakukan kajian dan perlawanan secara ilmiah di meja hijau.

“Terbuka peluang untuk membantah, merevisi dan mengubah Undang-Undang secara Konstitusional melalui Uji Materil ke Mahkamah Konstirusi,” tuturnya.

“Demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak dalam mengemukakan aspirasi karena berpotensi dilakukan secara anarkis, menimbulkan korban dan merusak berbagai fasilitas umum, namun tidak akan tertuju terhadap tercapainya keinginan peserta aksi,” imbuhnya.

Baca Juga

Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum

Kapitra menyebut bahwa benar Negara Indonesia sangat menjamin hak-hak rakyatnya untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Namun dalam keadaan pandemi saat ini, ada hal-hal yang lebih penting harus dijaga bersama seperti menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Berharap Penguatan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Indonesia Berharap Penguatan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi

Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara.

Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19

"Oh gak (takut ada klaster COVID-19), kan gak semua anggota DPRD. Gak sampe 800 kayanya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," terang Riza

Pusat Vaksinasi Shopee di Bandung Target 10 Ribu Sasaran
Indonesia
Pusat Vaksinasi Shopee di Bandung Target 10 Ribu Sasaran

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meninjau Pusat Vaksinasi Shopee di Kiara Artha Park.

Kekerasan Gender Lewat Daring Naik Tajam Selama Pandemi
Indonesia
Kekerasan Gender Lewat Daring Naik Tajam Selama Pandemi

Penanganan kekerasan seksual memerlukan perhatian serius. Tidak mudah bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kekerasan.

TNI AL Tangkap Kapal Tanker MT Strovolos Pencuri Minyak Kamboja
Indonesia
TNI AL Tangkap Kapal Tanker MT Strovolos Pencuri Minyak Kamboja

Kapal itu memuat minyak mentah 297.686,518 Gross BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan AIS.

HUT RI, Ruang Publik Harus Dibangun Dengan Solidaritas
Indonesia
HUT RI, Ruang Publik Harus Dibangun Dengan Solidaritas

Benny berharap masyarakat untuk memiliki kreativitas, inovasi dan optimisme Indonesia bisa terbebas dari COVID-19.

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo

KPK juga menetapkan seorang tersangka lain

Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok
Indonesia
Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok

Saat ini, terduga pelaku juga berhasil ditangkap

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
Indonesia
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

BEM Nusantara se-Indonesia akan mengawal isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik dan isu tersebut akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.

Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI

Semoga minggu depan para ahli bisa menyesuaikan jadwalnya