KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh Hakim Agung Gazalba seusai diperiksa penyidik KPK, Kamis (27/10). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dan dua terdakwa lainnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kamis (13/4).

Ketiga terdakwa itu diduga telah menerima suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Pejabat DJKA Kemenhub Tersangka Suap

Dua terdakwa lainnya itu adalah Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA Prasetio Nugroho dan Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza.

"Hari ini (13/4) Jaksa KPK Arif Rahman Irsady, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

Dengan demikian, ketiga terdakwa akan segera menjalani sidang perdana. Status penahanan terdakwa menjadi wewenang Pengadilan Tipikor Bandung.

Baca Juga:

Pejabat Dishub DKI Diperiksa KPK Buntut Istri Pamer Harta

"Penahanan ketiganya saat ini sudah berstatus tahanan Pengadilan Tipikor," ujarnya.

Ali mengatakan, Jaksa KPK akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Panmud Tipikor.

"Dalam dakwaannya, Tim Jaksa akan membeberkan dugaan perbuatan suap yang diterima Terdakwa Gazalba Saleh dkk," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah dari OTT Pejabat DJKA Jateng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AKP Irfan Keberatan Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J Tetap Digelar
Indonesia
AKP Irfan Keberatan Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J Tetap Digelar

Terdakwa AKP Irfan Widyanto keberatan sidang kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir J tetap digelar.

Sekjen Gerindra: Desmond Pribadi yang Kritis dan Peduli terhadap Isu Kerakyatan
Indonesia
Sekjen Gerindra: Desmond Pribadi yang Kritis dan Peduli terhadap Isu Kerakyatan

Keluarga besar Partai Gerindra merasa sangat kehilangan atas kepergian salah satu kader terbaiknya.

Walkot Bandung Ajak Bersatu Usai Insiden Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar
Indonesia
Walkot Bandung Ajak Bersatu Usai Insiden Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Yana meminta warga bersatu agar menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bandung tetap kondusif.

Identitas Tak Sesuai, 155 Siswa akan Dicoret dari Daftar PPDB Kota Bogor
Indonesia
Identitas Tak Sesuai, 155 Siswa akan Dicoret dari Daftar PPDB Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan nama-nama tersebut akan dikeluarkan dari data pendaftaran.

Hampir 6,5 Juta Orang Mudik Pakai Kendaraan Umum
Indonesia
Hampir 6,5 Juta Orang Mudik Pakai Kendaraan Umum

Angka ini mengalami kenaikan 11,04 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Erick Thohir Ajak Nesta dan Terry Makan Lemper dan Risol
Indonesia
Erick Thohir Ajak Nesta dan Terry Makan Lemper dan Risol

"Menjawab rasa penasaran kalian yang dari tadi DM saya:'Pak, sarapan apa sama Nesta dan Terry? Jawabannya: sarapan risol dan lemper," tulis Erick.

Budiman Sudjatmiko Soal Isu Hengkang ke Gerindra: Saya PDIP Sejati
Indonesia
Budiman Sudjatmiko Soal Isu Hengkang ke Gerindra: Saya PDIP Sejati

Budiman Sudjatmiko menegaskan tidak pernah berpikir untuk berpindah partai dan meninggalkan PDIP.

Gibran Ngaku Ditawari Arsjad Rasjid Masuk TPN-GP di Pilpres 2024
Indonesia
Gibran Ngaku Ditawari Arsjad Rasjid Masuk TPN-GP di Pilpres 2024

Putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjabat WaliKota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan tawaran dari Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Arsjad Rasjid untuk masuk tim TPN-GP.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Bayar Rp 100 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Bayar Rp 100 Ribu

Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang beris informasi jika masyarakat harus membayar sebesar 100 ribu untuk mendapat vaksin booster kedua.

Anggota DPR Tolak Wacana Penghapusan KA Argo Parahyangan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Penghapusan KA Argo Parahyangan

Komisi VI DPR RI tidak sepakat dengan wacana pemerintah menyuntik mati Kereta Api (KA) Argo Parahyangan.