KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan surat yang dilayangkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemanggilan pimpinan KPK guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai.

"Dalam surat tersebut, KPK ingin memastikan terlebih dulu pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM apa, terkait pelaksaan TWK pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Baca Juga

Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

Ia menjelaskan, pelaksanaan TWK pegawai KPK telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, serta Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut Ali, permintaan informasi mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan Komnas HAM penting diketahui agar pihaknya dapat menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan.

"Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Dirinya pun memastikan KPK menghormati tugas pokok fungsi dan kewenangan Komnas HAM.

"Selanjutnya kami menunggu balasan surat yang sudah dikirimkan ke Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 2021 tersebut," kata Ali.

Kemarin, Komnas HAM telah mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk pimpinan KPK. Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Asesmen TWK pegawai KPK.

"Kami hari ini melayangkan surat panggilan kedua pada pimpinan dan Sekjen KPK untuk mendapat keterangan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam jumpa pers yang ditayangkan di YouTube Komnas HAM, Rabu (9/8).

Anam mengatakan, pemanggilan ini penting agar Firli Bahuri Cs dapat mengklarifikasi laporan dan bukti yang diserahkan oleh 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos tes tersebut. Sehingga, hasil atau temuan dari Komnas HAM nantinya bisa berimbang.

Diketahui pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan Komnas HAM. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6).

Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (8/6). (Pon)

Baca Juga

Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandung Kekurangan Ruang Isolasi, Ruang Kelas Pun Jadi Tempat Isoman
Indonesia
Bandung Kekurangan Ruang Isolasi, Ruang Kelas Pun Jadi Tempat Isoman

Pasien COVID-19 masih memenuhi kapasitas rumah sakit di Kota Bandung. Ruang-ruang isolasi mandiri (isoman) sangat diperlukan untuk mengatasi luberan pasien.

Kejati Sumsel Periksa Jimly Asshiddiqie dan Alex Nurdin Terkait Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya
Indonesia
Kejati Sumsel Periksa Jimly Asshiddiqie dan Alex Nurdin Terkait Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memeriksa mantan gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/7).

Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka
Indonesia
Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka

Sebuah kecelakaan terjadi antara mobil HRV B 1371 NIH dengan bus bernomor plat AA 1711 ED di Tol Dalam Kota KM 5.00, Jakarta, pada Rabu (10/3).

Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang
Indonesia
Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang

Untuk memfasilitasi hak sipil masyarakat Malang

Cara Koordinasi Luhut ke Sembilan Kepala Daerah Tangani COVID-19 Dipertanyakan
Indonesia
Cara Koordinasi Luhut ke Sembilan Kepala Daerah Tangani COVID-19 Dipertanyakan

Luhut dinilai tak bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah

Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat
Indonesia
Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat

Pemerintah, klaim Airlangga, telah melakukan langkah pengendalian antara lain menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan warga negara asing ke Indonesia 1-14 Januari 2021.

Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac
Indonesia
Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac

Turki bakal mendatangkan lagi 25 sampai 30 juta dosis vaksin Sinovac, Tiongkok.

Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama

Hukum harus tetap berlaku meski nantinya yang bersangkutan meminta maaf

Satgas Namangkawi Tangkap 'Broker' Senjata ke KKB
Indonesia
Satgas Namangkawi Tangkap 'Broker' Senjata ke KKB

Neson Murib ditangkap anggota ketika sedang transit di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya

Arsjad Jadi Ketum Kadin, Anin Ketua Dewan Pertimbangan
Indonesia
Arsjad Jadi Ketum Kadin, Anin Ketua Dewan Pertimbangan

"Tentunya ini akan dibawa ke Munas untuk direalisasikan dengan AD/ART. Tapi itu kesepakatan yang baru saja tercapai," ujar Rosan.