Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK Pakar komunikolog Emrus Sihombing (Antaranews)

Merahputih.com - Pakar komunikolog Emrus Sihombing mengatakan pelaksanaan TWK KPK telah sesuai dengan perundang-undangan, bukan merupakan pelanggaran HAM.

"Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU. Jadi, masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM," kata Emrus dalam keterangannya, Selasa (8/6).

Hal itu disampaikan Emrus Sihombing merespons Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK. Pemanggilan tersebut terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.

Baca Juga

Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?

Emrus menegaskan bahwa materi TWK disusun berdasarkan basis keilmuan dari para pihak yang membuatnya. Sehingga, banyak instrumen yang hendak diukur para pembuat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Antara lain mengukur gradasi pengetahuan atau kesadaran, konstruksi sikap, bentuk perilaku, dan kepribadian terkait dengan kebangsaan. Ia mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam TWK itu telah melawati tes validitas dan reliabilitas.

Emrus juga membagikan pengalamannya ketika mengikuti tes yang serupa. "Paket kuesioner dijilid dalam satu buku ukuran sedang disertai nomor atau kode tertentu yang terlebih dahulu diisi oleh peserta tes pada lembar jawaban. Kode ini bukan sebagai bobot materi antar paket, melainkan sekadar tanda pembedaan," jelas dia.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8-6-2021). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Materi TWK tersebut, diberikan kepada semua peserta sehingga tes itu telah memenuhi konsepsi keadilan. "Hasilnya, ada yang memenuhi syarat (MS) dan ada yang tidak memenuhi syarat (TMS). Seandainya pun yang TMS lebih banyak dari MS, itu biasa saja dalam suatu tahapan proses tes," ucapnya.

Emrus mengaku, belum melihat urgensi Komnas HAM melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK terkait dengan TWK tersebut. Ia menyarankan Komnas HAM agar memprioritaskan penanganan pelanggaran HAM berat, seperti hilangnya nyawa orang yang sama sekali tidak berdosa, daripada urusi TWK yang jauh kemungkinan tidak sesuai dengan HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait dengan laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada hari Selasa (8/6).

Baca Juga

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, bahwa pimpinan dan Sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait dengan aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Ali menjelaskan bahwa pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, pada hari Senin (7/6) pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2

"Vaksinasi Corona tahap kedua Solo akan dimulai pekan terakhir Februari. Untuk vaksin Sinovac akan dikirim Dinkes Jawa Tengah dalam waktu dekat," ujar Ning.

Luhut soal Korupsi: Pencegahan Lebih Penting Ketimbang Penindakan
Indonesia
Luhut soal Korupsi: Pencegahan Lebih Penting Ketimbang Penindakan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut upaya pencegahan korupsi lebih penting dilakukan dibanding penindakan.

Kader Gerindra Cari Kesempatan Baik Laporkan Dinamika Partai ke Prabowo
Indonesia
Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum
Indonesia
Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum

Kenapa orang lain lulus, kenapa ada yang tidak lulus

Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan
Indonesia
Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengusulkan agar hal itu disubsidi alias digratiskan oleh pemerintah.

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata
Indonesia
Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Pemerintah pusat memutuskan untuk mendesentralisasi atau penyerahan kewenangan pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap ke daerah.

DPR Batal Gelar Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
DPR Batal Gelar Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Kamis (4/11). Sebab, Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum memberikan tugas kepada Komisi I untuk melakukan uji kelayakan pimpinan TNI tersebut.

Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal
Indonesia
Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi (PJAKI) KPK Sujanarko, menyebut salah satu pegawai tak lolos TWK karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK.

Polda Metro Jawab Kemungkinan Oknum Polisi Lain di Kasus Penolakan Laporan Warga
Indonesia
Polda Metro Jawab Kemungkinan Oknum Polisi Lain di Kasus Penolakan Laporan Warga

Polda Metro Jaya sudah memeriksa mantan anggota Polsek Pulogadung Aipda Rudi terkait penolakan laporan dari korban perampokan berinisial KM.

INTI Fasilitasi KADIN Jateng Sasar Pasar Ekspor ke Tiongkok
Indonesia
INTI Fasilitasi KADIN Jateng Sasar Pasar Ekspor ke Tiongkok

Pergaulan yang luas para pengurus Perhimpunan INTI bisa untuk menarik investor mancanegara