Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komnas HAM dinilai tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri merupakan tindakan hukum administrasi negara.

"Itu berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN,” kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (9/6).

Baca Juga:

Eks Direktur KPK ke Firli: Katanya Pancasilais, Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

Ia menjelaskan, dengan pemberhentian 75 pegawai KPK oleh pimpinan KPK selaku pejabat tata usaha negara, terang Petrus, maka antara 75 pegawai KPK dan pimpinan KPK berada dalam sengketa tata usaha negara (TUN).

Ini sebagai akibat dikeluarkan keputusan TUN (pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 51/2009 Tentang TUN).

Advokat Peradi ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu bertentangan dengan pasal 17 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

"Mereka diduga lakukan tindakan melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang," jelas Petrus.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Oleh karena itu, kata Petrus, pimpinan KPK cukup mengirimkan surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 pegawai KPK memggunakan haknya menggugat ke PTUN Jakarta.

Petrus menduga, Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM.

"Padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak,” kata Petrus.

Baca Juga:

Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Karena itu, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK.

"Jadi masuk dalam sengketa kewenangan sesuai pasal 16 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya 'keberatan' dan 'banding'," tutup Petrus. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Gibran Cegah ASN Mudik saat Tahun Baru
Indonesia
Cara Gibran Cegah ASN Mudik saat Tahun Baru

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengambil kebijakan mengandangkan seluruh kendaraan dinas jelang libur Tahun Baru.

Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota
Indonesia
Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota

Perhimpunan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Kereta Api Bandara YIA dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah DIY.

Tiga Wilayah DKI Berpotensi Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Berpotensi Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada

Seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta selain Kepulauan Seribu pada pagi hari cuacanya diprediksi berawan

DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset bukan saja menjadi kepentingan PPATK

Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur
Indonesia
Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur

"Dulu ini pembuangan lumpur kali segala macam, MRT, itu ke sini," ucap Pandapotan di kawasan Ancol saat peninjauan, Rabu (29/12).

Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar
Indonesia
Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akan melakukan penataan di kawasan cagar budaya Sriwedari.

Jokowi: Selalu Waspada, Dunia Akan Menghadapi Varian Lain Yang Lebih Menular
Berita
Jokowi: Selalu Waspada, Dunia Akan Menghadapi Varian Lain Yang Lebih Menular

Kemenkes juga akan memperketat penanganan kontak erat. Seluruh kontak erat dari kasus terkonfirmasi harus di karantina sampai hasil tes menyatakan negatif.

Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun

Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota

Polisi Diminta Usut Tuntas Kasus Cucu Jadi Jaminan Utang
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Kasus Cucu Jadi Jaminan Utang

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti tidak dapat menyembunyikan rasa geramnya mendengar kabar 2 cucu dari seorang warga Kota Bogor dijadikan jaminan utang oleh rentenir.

Dua Kunci Pengendalian COVID-19 Versi Jokowi
Indonesia
Dua Kunci Pengendalian COVID-19 Versi Jokowi

Vaksinasi Merdeka merupakan kegiatan vaksinasi kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa