Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komnas HAM dinilai tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri merupakan tindakan hukum administrasi negara.

"Itu berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN,” kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (9/6).

Baca Juga:

Eks Direktur KPK ke Firli: Katanya Pancasilais, Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

Ia menjelaskan, dengan pemberhentian 75 pegawai KPK oleh pimpinan KPK selaku pejabat tata usaha negara, terang Petrus, maka antara 75 pegawai KPK dan pimpinan KPK berada dalam sengketa tata usaha negara (TUN).

Ini sebagai akibat dikeluarkan keputusan TUN (pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 51/2009 Tentang TUN).

Advokat Peradi ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu bertentangan dengan pasal 17 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

"Mereka diduga lakukan tindakan melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang," jelas Petrus.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Oleh karena itu, kata Petrus, pimpinan KPK cukup mengirimkan surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 pegawai KPK memggunakan haknya menggugat ke PTUN Jakarta.

Petrus menduga, Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM.

"Padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak,” kata Petrus.

Baca Juga:

Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Karena itu, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK.

"Jadi masuk dalam sengketa kewenangan sesuai pasal 16 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya 'keberatan' dan 'banding'," tutup Petrus. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta masih melakukan lobi kepada fraksi lain agar mau ikut bersama-sama menggulirkan hak interpelasi Formula E.

Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan semua calon haji akan menjalani suntikan vaksin COVID-19.

Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga
Indonesia
Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga

“Ada bantuan dari helikopter dari Mabes Polri dan TNI untuk bantu langsung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024
Indonesia
KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024

Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf
Indonesia
Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf

sosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia menilai penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pilihan tepat.

Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga
Indonesia
Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga

Rusdi juga memastikan pada saat pemakaman dapat pengamanan dari aparat

Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas
Indonesia
Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Vaksin COVID-19 dan UU Cipta Kerja Dorong Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Vaksin COVID-19 dan UU Cipta Kerja Dorong Pembukaan Lapangan Kerja

Perekonomian Indonesia pada 2021 menurut J.P. Morgan diperkirakan tumbuh sebesar 4 persen.