Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komnas HAM diprediksi berat untuk memproses pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, sesuai ketentuan pasal 91 UU 39/1999 tentang HAM dikatakan bahwa pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan jika materi pengaduan bukan pelanggaran HAM.

Petrus menjelaskan, materi pengaduan disebut bukan pelanggaran HAM karena 1.357 pegawai KPK yang belum menjadi ASN diberi kesempatan yang sama, ikut TWK. Dan hasilnya, 75 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga:

Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK

"Sedangkan 1.274 pegawai KPK lainnya yang lolos TWK telah dilantik menjadi ASN sesuai amanat UU," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (14/6).

Petrus menambahkan, Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK dan BKN soal tentang 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Harusnya, lanjut Petrus, gugatan, banding, kasasi dan PK melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Umum, dan lainnya, yang berpuncak di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

"Karena lembaga tersebut sebagai organ pelaksana kekuasan kehakiman,” kata pria asal Maumere, Nusa Tenggara Timur ini.

Yang terakhir, kata Petrus, saat ini sedang terjadi penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia.

Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Sebagaimana terbukti saat ini 75 pegawai KPK nonaktif tengah mengajukan upaya hukum berupa permohonan uji materiil ke MK guna membatalkan pasal 24 dan pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK terhadap UUD 1945.

Petrus menambahkan, objek pengaduan 75 pegawai KPK nonaktif adalah surat keputusan tidak lolos TWK dari BKN dan Surat Keputusan Penonaktifan 75 Pegawai KPK dari Ketua KPK.

Kualifikasinya sebagai penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum.

"Yaitu 75 pegawai KPK telah kehilangan kedudukan sebagai bagian dari pegawai KPK dengan segala akibat hukumnya," sebut dia.

Baca Juga:

Komnas HAM Dinilai 'Salah Kamar' Panggil Firli Bahuri

Keputusan pejabat TUN yang demikian, kata Petrus, hanya boleh dibatalkan oleh hakim PTUN atau pengadilan negeri melalui upaya hukum gugatan.

"Atau melalui pembatalan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan (BKN atau pimpinan KPK) berdasarkan asas contrarius actus," imbuhnya.

Dengan demikian, membawa persoalan penonaktifan 75 pegawai KPK ke Komnas HAM bukan upaya hukum yang efektif dan bukan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

"Karena Komnas HAM bukanlah badan peradilan, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum,” tutup Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini. (Knu)

Baca Juga:

KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menguji Kesaksian Terdakwa Bansos di Hadapan Eks Mensos Juliari
Indonesia
Menguji Kesaksian Terdakwa Bansos di Hadapan Eks Mensos Juliari

Matheus akan bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara

Kasus Aktif COVID-19 Turun 97 Persen Sejak Juli 2021
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Turun 97 Persen Sejak Juli 2021

Sejak awal PPKM berdasarkan level asesmen, data 9 Agustus – 31 Oktober di luar Jawa-Bali menurun, dan persentase penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -97,97 persen

Jaksa Keluarkan SKP2, Tersangka Penganiayaan Pedagang di Sumut Minta Maaf
Indonesia
Jaksa Keluarkan SKP2, Tersangka Penganiayaan Pedagang di Sumut Minta Maaf

Burhanuddin juga menyampaikan pesan khusus kepada korban maupun tersangka

Kasus COVID-19 Bertambah di Atas 14 Ribu, Kemenkes Minta Warga Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Bertambah di Atas 14 Ribu, Kemenkes Minta Warga Waspada

Kasus positif COVID-19 di Indonesia, Selasa (15/3) bertambah 14.048.

Dalang Kerusuhan Jayapura 2019 Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Kemenkes Sebut Proses Transisi dari Pandemi ke Endemi Butuh Waktu
Indonesia
Kemenkes Sebut Proses Transisi dari Pandemi ke Endemi Butuh Waktu

proses transisi menuju normalisasi endemi membutuhkan waktu. Sebab, dalam endemi bukan berarti kasus COVID-19 tidak ada sama sekali tapi tetap kasus itu akan ada.

Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng
Indonesia
Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memprediksi akan ada 4,8 juta pemudik yang akan masuk Jawa Tengah.

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua
Indonesia
Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan

KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara

Uang denda dan pengganti terpidana mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor Rahman

Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19

Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, keterisian sudah 67 persen