Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Merahputih.com - Mantan Kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan blunder dengan memanggil pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang saat ini menjadi perhatian publik.

"Pemanggilan Komnas HAM kepada pimpinan KPK bukan kewenangan dan bukan ranah yang patut diselidiki Komnas HAM sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia," kata Ferdinand dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).

Baca Juga

Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

Menurutnya, apa yang dilakukan anggota Komnas HAM terhadap pimpinan KPK terlalu prematur. Pasalnya, Komnas HAM sendiri belum menganalisis dan menyimpulkan laporan dari 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK mengenai pelanggaran yang dilakukan lembaga antirasuah itu.

Sebab, Komnas HAM ingin menyelidiki tetapi belum tahu dan belum menyimpulkan serta belum menganalisis apakah di dalam laporan atau informasi yang diterima dari pegawai KPK yang tidak lolos TWK adalah pelanggaran HAM atau tidak.

"Sementara mereka sudah memanggil pihak-pihak yang diduga sebagai terlapor, ini kan lucu," tandas dia.

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Terkait polemik TWK di KPK sebagai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara, ia mendukung Ketua KPK, Firli Bahuri, yang tidak menghadiri panggilan Komnas HAM selama belum ada keterangan yang jelas.

Ia juga berpandangan apabila Komnas HAM masih bersikukuh memanggil Bahuri, artinya Komnas HAM telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

Diketahui sebelumnya Bahuri dan pimpinan KPK tidak hadir atas pemanggilan Komnas HAM yang diagendakan pada Selasa, 8 Juni 2021. Namun, Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua yang dijadwalkan pada Selasa (15/6).

Baca Juga

Eks Direktur KPK ke Firli: Katanya Pancasilais, Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

Sebelumnya, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengatakan pemanggilan oleh Komnas HAM hendaknya dimaknai pihak terkait sebagai suatu kesempatan dan hak guna memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

"Jadi harus dimaknai sebagai suatu kesempatan untuk mengklarifikasi, mendalami dan memberikan informasi yang seimbang," ujar dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lucinta Luna Divonis 1,6 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Juta
Indonesia
Lucinta Luna Divonis 1,6 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Juta

Terdakwa kasus narkoba Lucinta Luna divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (30/9)

KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin

Penyuluhan ini untuk membangun komunikasi dengan para narapidana

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di KPK menuai beragam tanggapan.

Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW
Indonesia
Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW

“Bisa jadi nanti melalui pemasangan wifi hotspot di balai-balai RW agar dimanfaatkan para sisa untuk belajar via daring apalagi di masa pandemi ini,” tandas Whisnu.

[HOAKS atau FAKTA]: Gantikan Ma'ruf Amin, Prabowo Bakal Jadi Wapres Dampingi Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gantikan Ma'ruf Amin, Prabowo Bakal Jadi Wapres Dampingi Jokowi

Setelah mendengarkan seluruh isi video, diketahui bahwa video tersebut merupakan pembacaan dua artikel yang berasal dari gelora.co dan cnnindonesia.com.

Kasus COVID-19 Jateng Naik, Keterisian ICU 5 RS di Solo Capai 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Jateng Naik, Keterisian ICU 5 RS di Solo Capai 100 Persen

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah mencatat dari total kapasitas tempat tidur sekitar 763 yang disediakan oleh 16 rumah sakit di Solo saat ini sudah terisi 73 persen.

Kasus Melonjak, DKI Kesulitan Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus Melonjak, DKI Kesulitan Tambah Tenaga Kesehatan

"Semua kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa diciptakan dengan cepat kalau dokter. Tapi kan sukarelawan juga bisa, tenaga-tenaga sukarelawan yang nanti dilatih, dilatih itu nanti disiapkan," kata Riza.

Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541

Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien COVID-19 yang tutup usia

Ini Kata BMKG Soal Fenomena Hujan Es saat Pancaroba
Indonesia
Ini Kata BMKG Soal Fenomena Hujan Es saat Pancaroba

BMKG menyatakan hujan es yang melanda wilayah Yogyakarta dan Kalimantan fenomena wajar saat pancaroba.

Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan
Indonesia
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Para pemilih yang hendak menandai jarinya ke tinta hanya boleh diberikan petugas. Setelah memilih, mereka pun diminta langsung pulang ke rumah.