Komisi I DPR Sesalkan Bentrok Antara Oknum TNI dan Polri di Papua Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyesalkan terjadinya bentrokan oknum Prajurit TNI dan Anggota Polri di Papau beberapa waktu lalu yang menewaskan tiga anggota Polri. Seharusnya, menurut Bobby, insiden tersebut tidak terjadi disaat semua elemen bangsa sedang bersatu melawan mewabahnya Covid-19.

“Saya sangat menyesalkan sampai terjadi hal tersebut di saat seperti ini,” kata Bobby dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Politisi Partai Golkar ini meminta kepada TNI-Polri untuk segera berkomunikasi menenangkan seluruh anggotanya untuk menahan diri demi menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Oknum anggota TNI-Polri yang dianggap bersalah dalam insiden tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anggota DPR Bobby Rizaldi sesalkan adanya bentrokan antara TNi dan Polri di Papua
Politisi Golkar yang juga anggota Komisi I DPR Bobby A Rizaldi (Foto: antaranews)

“Saya minta pimpinan TNI dan POLRI segera menenangkan anggota nya, melakukan komunikasi damai dan yang bersalah diproses sangsi hukumnya,” tuturnya.

Bobby menambahkan, menenangkan suasana agar tetap kondusif sangat penting demi menjaga suasana batin Garda depan penjaga kadaulatan NKRI tetap tenang.

“Ini sangat penting untuk segera dilakukan agar suasana kebathinan situasi garda depan penjaga kedaulatan RI disana segera pulih, dan bersinergi kembali menjaga keutuhan bangsa,” tandasnya.

Baca Juga:

Umat Katolik Solo Rayakan Paskah di Rumah, Misa Lewat Live Streaming

Sekedar informasi, pada Minggu (12/4) sekitar pukul 07.40 WIT, telah terjadi kesalahpahaman hingga berujung pada Bentrokan antara Prajurit TNI dari Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dengan Anggota Polres Mamberamo Raya.

Akibat Bentrokan tersebut, tiga anggota Polres Mamberamo Raya meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka. Hingga saat ini, aparat gabungan telah diterjunkan untuk menginvestigasi kejadian tersebut.(Pon)

Baca Juga:

Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri: Istana Pertimbangkan Protokol Pelantikan Wagub DKI
Indonesia
Kemendagri: Istana Pertimbangkan Protokol Pelantikan Wagub DKI

Pihak Istana Negara tengah mempertimbangkan protokol pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Zona Merah, Bogor Dapat Bantuan Alat PCR Portable
Indonesia
Zona Merah, Bogor Dapat Bantuan Alat PCR Portable

Pemerintah Kota Bogor memiliki target melaksanakan tes swab sebanyak 11.000 sampel

Wabah COVID-19 Belum Sirna, Puspenerbal Buka Rumah Makan Gratis untuk Warga
Indonesia
Wabah COVID-19 Belum Sirna, Puspenerbal Buka Rumah Makan Gratis untuk Warga

Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) membuka warung makan gratis untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Aloha, Sidoarjo, Jawa Timur.

 Kemkominfo Luncurkan Aplikasi Pemantau Social Distancing Lewat Smartphone
Indonesia
Kemkominfo Luncurkan Aplikasi Pemantau Social Distancing Lewat Smartphone

"Aplikasi juga dapat terhubung dengan operator seluler lainnya untuk menghasilkan visualisasi yang sama," jelas Johnny

BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah
Indonesia
BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah

Indonesia diharapkan menjadi pemain global untuk ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena memiliki potensi besar dan sudah menjadi tren dunia. Namun, kondisi ekonomi syariah Indonesia tertinggal dibandingkan negara dengan mayoritas warganya nonmuslim. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, sejak 2015, BI, pemerintah dan instansi terkait lainnya meningkatkan langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang banyak fokus di perbankan dan diperluas ke pasar modal, mobilisasi zakat dan wakaf produktif. Selain itu, meningkatkan ekonomi syariah dalam membentuk rantai pasok halal yang bersinergi antara pemerintah, BI, dunia usaha termasuk melakukan edukasi dan literasi melalui kampanye dalam Festival Ekonomi Syariah yang diadakan BI. Saat ini, negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim, menjadi pusat ekonomi syariah di antaranya China sebagai eksportir baju muslim terbesar di dunia. Begitu juga Korea Selatan menjadi produsen kosmetika halal terbesar dan destinasi wisata halal, Jepang juga merupakan salah satu pusat industri halal dan pariwisata. Tidak ketinggalan negara tetangga yakni Thailand juga memiliki visi dapur halal dunia. Mencermati itu, lanjut ia, pemerintah sebelumnya sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia masih perlu mengejar ekonomi syariah di antaranya dalam industri farmakosmetika, pariwisata, dan keuangan karena saat ini berada di urutan keenam berdasarkan laporan State of Global Islamic 2020-2021. Meski begitu, beberapa industri dari Indonesia sudah masuk 10 besar di antaranya untuk makanan halal berada di urutan keempat, dan fesyen di urutan ketiga setelah Uni Emirat Arab (UAE) dan Turki. "Ekonomi dan keuangan syariah bukanlah terkait agama melainkan menjadi tren di dunia sebagai salah satu pendekatan model bisnis ekonomi dan keuangan," ujar Ferry.

PDIP Angkat Suara Ganjar Jadi Capres Potensial Versi Lembaga Survei
Indonesia
PDIP Angkat Suara Ganjar Jadi Capres Potensial Versi Lembaga Survei

Banyak instrumen yang akan dijadikan faktor pertimbangan

Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan
Indonesia
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan

“Kami Forkopimda sepakat, Kapolres juga mengusulkan, untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor, untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya

KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991
Indonesia
KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kembali livery lokomotif tahun 1953-1991 pada 1 unit lokomotif CC 201.

Babinsa dan Binmas Diminta Kolaborasi Cegah Kerumunan Masyarakat
Indonesia
Babinsa dan Binmas Diminta Kolaborasi Cegah Kerumunan Masyarakat

Keterlibatan TNI membantu penanggulangan bencana ini sudah diatur dalam UU TNI

 KPK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor
Indonesia
KPK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor

KPK berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat menyiapkan data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.