Kasus Korupsi
Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP Kasus suap Wahyu Setiawan diduga libatkan sejumlah politisi PDIP (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina menyebut eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan pernah menghabiskan uang sekitar Rp40 juta untuk membayar karaoke bersama sejumlah politisi PDIP.

Fakta ini diungkapkan Agustiani saat bersaksi dalam perkara dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dengan terdakwa kader PDIP, Saeful Bahri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Saksi Dugaan Suap PAW DPR Ungkap Latar Belakang Eks Staf Hasto Kristiyanto

Agustiani mengungkapkan pernah diminta uang sebesar Rp50 juta oleh Wahyu. Menurut Agustiani yang juga dijerat dalam kasus ini, uang tersebut untuk mengganti uang Wahyu yang digunakannya berkaraoke bersama sejumlah kader PDIP.

Eks Komisioner Wahyu Setiawan mengentertaint sejumlah politisi PDIP dengan karaoke bersama
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

"Pada 8 Januari 2020, Wahyu minta ditransfer Rp 50 juta," kata Agustiani di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Agustiani menambahkan, Wahyu mengaku berkaraoke dengan Saeful Bahri, kuasa hukum PDIP, Donny Istiqomah serta Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo. Menurut dia, Wahyu menghabiskan sekitar Rp 40 juta untuk berkaraoke.

Saat jaksa penuntut umum menanyakan mengenai sosok Arief, Agustiani Tio mengakui nama tersebut merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Ya, komisi II DPR," ungkap mantan caleg PDIP ini.

Dalam persidangan ini, Agustiani juga mengungkapkan kekesalannya atas sikap Wahyu yang meminta uang Rp 50 juta. Pasalnya, Wahyu tak kunjung merealisasikan permintaannya, yakni agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Sementara itu, Wahyu Setiawan yang menjadi saksi kedua dalam sidang tersebut mengakui meminta Agistiani untuk mentransfer uang sebesar Rp 50 juta pada 8 Januari 2020.

Baca Juga:

Anak Buah Sekjen PDIP Hasto Didakwa Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta

Meski mengaku tidak ingat lokasi pertemuan, Wahyu memastikan uang itu untuk menggantikan uang makan-makan dan pertemuan dengan Saeful, Donny dan Arief Wibowo.

"Uang itu untuk memfasilitasi pertemuan dengan Donny, Saiful, Arief Wibowo dan Slamet, teman saya dari Semarang. Saya tidak ingat lokasinya karena lokasi pertemuan dipandu oleh Donny," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Hasto Klaim Tak Tahu Caleg PDIP Harun Masiku Menyuap Eks Komisioner KPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19
Indonesia
Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan menggunakan kantor dinas dan gelanggang olahraga (GOR) untuk rumah sakit darurat penanganan COVID-19.

Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

Pertengahan Januari, Solo Mulai Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pertengahan Januari, Solo Mulai Lakukan Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi bakal dilakukan di 33 faskes (fasilitas kesehatan) yang ada di Solo.

Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab

Bareskrim Polri turun tangan mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.

Satu Keluarga di Kota Serang Diduga Jadi Korban Jatuhnya Sriwijaya Air
Indonesia
Satu Keluarga di Kota Serang Diduga Jadi Korban Jatuhnya Sriwijaya Air

Satu keluarga yang tinggal di Kota Serang, Banten, diduga menjadi salah satu korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1).

KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan
Indonesia
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan

Pasca adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP hanya menangani pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari lembaganya permanen.

Agar Waspada, Pemerintah Harus Umumkan Wilayah Penyebaran Mutasi Virus Corona
Indonesia
Agar Waspada, Pemerintah Harus Umumkan Wilayah Penyebaran Mutasi Virus Corona

Jika vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus corona yang bermutas.

Urus Perpanjangan SIM Pakai Aplikasi Ini Cuma Semenit, Calo Bakal Gigit Jari!
Indonesia
Urus Perpanjangan SIM Pakai Aplikasi Ini Cuma Semenit, Calo Bakal Gigit Jari!

Karena dengan aplikasi ini, tidak ada komunikasi antara petugas dengan pemohon

Tokoh Agama Diserang, Menag: Semoga Ini Yang Terakhir
Indonesia
Tokoh Agama Diserang, Menag: Semoga Ini Yang Terakhir

“Karenanya saya sangat mengecam kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap ulama ini. Semoga ini yang terakhir kalinya terjadi," kata Menag.

6 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara
Indonesia
6 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

Kahumas Daop 1 KAI Eva Chairunisaa menuturkan, pengaturan pola operasi tersebut dilakukan untuk enam perjalanan KA keberangkatan Stasiun Gambir yang akan berhenti secara khusus di Stasiun Jatinegara.