KIPP Soroti Komisioner Bawaslu Diduga Rangkap Jabatan Ilustrasi pemungutan suara saat pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 telah dimulai, hajatan nasional per lima tahunan ini melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat berhak mengawasi atau memantau kegiatan yang dilangsungkan penyelenggara pemilu. Khususnya, terkait dengan pengawasan yang dilakukan kalangan masyarakat atau sipil society agar tahapan pelaksanaan pemilu berjalan secara transparan dan demokratis.

Baca Juga:

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

Direktur Monitoring Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Uthe Pelu menyatakan, penyelenggara pemilu dalam melakukan kerjanya perlu taat terhadap UU Nomor 7 tahun 2017.

Dia juga menyoroti tentang salah satu komisioner bawaslu provinsi yang diduga rangkap jabatan. Menurutnya, hal tersebut telah melanggar UU. Karena syarat menjadi penyelenggara Pemilu yaitu harus mundur dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan.

Direktur Monitoring Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Uthe Pelu. (Foto: Ist)

"Oleh karena itu kami memandang perlu untuk ada ketaatan terhadap UU," ucapnya, melalui keterangan tertulis, Jumat, (17/6).

Uthe mengabarkan, adanya salah seorang anggota Bawaslu provinsi yang ditengarai masih tercatat sebagai pengurus salah satu ormas. Dia menilai, komisioner tersebut harus memilih salah satu, menjadi penyelenggara pemilu atau pengurus ormas.

Baca Juga:

PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

"Sebab, UU jelas mengatakan harus mundur. Oleh karena itu, kami berharap ada langkah kongkrit untuk melepas salah satunya. Sebab, jika tidak maka ini menjadi preseden buruk terhadap penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Uthe meyakini anggota bawaslu provinsi tersebut sampai hari ini masih menjabat dan belum mengundurkan diri dari jabatannya pada salah satu ormas.

"Kami berharap anggota bawaslu provinsi yang masih menjabat mengundurkan diri dari jabatan di ormasnya, dimana itu ada honor kerjanya. Ini melanggar ketentuan Undang-undang, dan apabila tidak mengundurkan juga bisa dilaporkan ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," urainya.

Uthe juga berharap komisioner yang bersangkutan memberikan klarifikasi sebagai bentuk menjaga asas transparansi dan menjunjung etika penyelenggara bawaslu sebagai eksekutor penyelenggaraan yang diatur oleh UU NO 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. (Bob)

Baca Juga:

Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Penulis : Mula Akmal Mula Akmal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Keluarkan Aturan PPN-PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas
Indonesia
Kemenkeu Keluarkan Aturan PPN-PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas

Apabila endorsement tidak diberikan atau ada masalah lain terkait pemasukan barang, tanggung jawab pelunasan PPN terutang bukan lagi tanggung jawab PKP, melainkan pengusaha di KPBPB yang membuat PPJB.

Nataru, PLN Menyiagakan 48.179 Petugas di Seluruh Nusantara
Indonesia
Nataru, PLN Menyiagakan 48.179 Petugas di Seluruh Nusantara

Kesiapan operasi dan personel sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadi gangguan selama periode siaga dari 18 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022.

Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha
Indonesia
Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia meneken kerja sama atau Memorandum of Understanding mengenai pencegahan korupsi.

Partai Demokrat Cari Kesamaan Frekuensi Dalam Bangun Koalisi Pilpres
Indonesia
Partai Demokrat Cari Kesamaan Frekuensi Dalam Bangun Koalisi Pilpres

Putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tersebut menilai, dalam politik semua hal bisa saja terjadi.

Hadiri Fajar Paskah 2022, Anies Baswedan: Kebhinnekaan Adalah Karunia dari Tuhan
Indonesia
Hadiri Fajar Paskah 2022, Anies Baswedan: Kebhinnekaan Adalah Karunia dari Tuhan

“Kami menginginkan suasana di Jakarta dapat terus memfasilitasi tumbuhnya persatuan dan menguatkan persatuan tersebut, karena kebhinnekaan adalah karunia Tuhan, tapi persatuan adalah usaha manusia," kata Anies di Jakarta, Minggu (17/4).

Ingat! Ganjil Genap di Jakarta Mulai 6 Juni Berlaku di 26 Ruas Jalan
Indonesia
Ingat! Ganjil Genap di Jakarta Mulai 6 Juni Berlaku di 26 Ruas Jalan

selama sepekan uji coba di 13 titik yang baru tidak ada penilangan kepada pelanggar. Sedangkan untuk lokasi ganjil genap yang lama tetap diberlakukan penindakan secara langsung

Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro

"Nanti mungkin setelah reses mungkin ada rapat lagi dengan BUMD dan SKPD. Kita akan tanyakan itu alasannya apa, pertimbangnya apa, kita perlu tahu. Apakah memang karena tidak mencapai target apa gimana," pungkasnya.

[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi terkait dibukanya lowongan pekerjaan dengan mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk berbagai posisi.

Datangi Rumah Prabowo, AHY Sebut Hanya Agenda Silaturahmi
Indonesia
Datangi Rumah Prabowo, AHY Sebut Hanya Agenda Silaturahmi

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kediaman pribadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kelangkaan Minyak Goreng Belum Teratasi
Indonesia
Kelangkaan Minyak Goreng Belum Teratasi

Implementasi kebijakan Kemendag sudah berdampak pada ketersediaan dan kestablilan harga minyak goreng di pasaran, meski masih belum sesuai yang diharapkan.