Kepala BPN Jaktim Serahkan Hasil Klarifikasi ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra memenuhi undangan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudarman diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seusai menjalani klarifikasi, ia menyerahkan proses selanjutnya kepada lembaga antirasuah.

Baca Juga:

Daftar Harta Kekayaan Kepala BPN Jaktim yang Istrinya Bergaya Hedon

"Semua data dan fakta telah saya sampaikan," kata Sudarman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Klarifikasi LHKPN terhadap Sudarman berawal dari sorotan warganet terhadap gaya hidup istri Sudarman, VP.

VP yang turut mendampingi Sudarman menjalani klarifikasi di KPK juga mengatakan bahwa tudingan di media sosial soal harga barang yang dimilikinya tidak benar.

"Jadi yang di media sosial itu enggak benar ya harga-harganya," kata VP.

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Diketahui, Sudarman tercatat memiliki kekayaan Rp 14,7 miliar. Salah satu aset yang ia miliki yakni tanah dan bangunan senilai Rp 5,39 miliar di Jakarta Selatan.

Sebelumnya empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu tengah disoroti masyarakat. Mereka telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya.

Keempat pejabat tersebut yaitu, eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Kepala Kantor Bea Cukai Nonaktif Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Kakanwil BPN Riau Tersangka TPPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024

Meskipun demikian, lanjut Anies, dirinya berharap semua pihak tetap menjaga persatuan serta mengedepankan kebersamaan menjelang Pemilu 2024.

G7 Bakal Gelontorkan USD 600 Miliar Buat Adang Investasi Tiongkok di Negara Berkembang
Dunia
G7 Bakal Gelontorkan USD 600 Miliar Buat Adang Investasi Tiongkok di Negara Berkembang

Skema investasi Tiongkok melibatkan pengembangan dan program di lebih dari 100 negara yang bertujuan untuk menciptakan versi modern dari jalur perdagangan Jalur Sutra kuno.

Isu Jegal Anies di Pilpres 2024, NasDem Buka Suara
Indonesia
Isu Jegal Anies di Pilpres 2024, NasDem Buka Suara

Anies adalah salah satu bakal capres 2024 yang akan diusung Partai NasDem berdasarkan hasil Rakernas beberapa waktu lalu.

1.501 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
1.501 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Pemerintah memperbarui data terkait kasus Corona di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada tambahan 1.501 kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional
Indonesia
Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional

The Jakmania untuk bisa bersama-sama menjaga JIS yang nantinya akan menjadi kandang tim macan Kemayoran ini.

Legislator Gerindra Sebut Kenaikan Harga BBM Tambah Jumlah Orang Miskin
Indonesia
Legislator Gerindra Sebut Kenaikan Harga BBM Tambah Jumlah Orang Miskin

“Kenaikan BBM minyak Solar dan Pertalite akan muncul tambahan orang miskin. Jadi dengan kenaikan BBM ini akan menambah kemiskinan,” kata Wachid

Jokowi Dinilai Sudah Terang Terangan Dukung Prabowo
Indonesia
Jokowi Dinilai Sudah Terang Terangan Dukung Prabowo

Burhanuddin menyimpulkan tren menunjukkan dukungan terhadap Prabowo terlihat terus meningkat.

Jokowi Ingatkan Pemda Jangan Asal Naikkan Tarif Layanan Publik
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemda Jangan Asal Naikkan Tarif Layanan Publik

"Jangan sampai ada PDAM menaikkan (harga) lebih dari 100 persen. Karena data yang masuk ke saya ada," kata Presiden Jokowi

Faktor Ekonomi Jadi Alasan 200 Anak di Solo Putus Sekolah
Indonesia
Faktor Ekonomi Jadi Alasan 200 Anak di Solo Putus Sekolah

"Faktor ekonomi dijadikan alasan orangtua ataupun anak sendiri memilih putus sekolah. Padahal, Solo untuk sekolah negeri semua gratis," kata dia

Heru Budi Diminta Kaji Pemanfaatan Gelombang Laut Sebagai Sumber Energi
Indonesia
Heru Budi Diminta Kaji Pemanfaatan Gelombang Laut Sebagai Sumber Energi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta mengkaji pemanfaatan gelombang laut sebagai salah satu sumber energi untuk dapat diatur dalam Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).