Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Pujiyono, (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 dianggap sebagian pihak tidak tepat.

Bahkan keputusan membuat Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan juga dinilai mengangkangi hukum karena peraturan serupa sudah pernah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:

Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat

"Merujuk kebelakang Kepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan MA saja belum dijalankan penuh. Ini bikin kepres serupa kan jadi aneh dari segi pandangan hukum," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Pujiyono, di Solo, Minggu (17/5).

Maysarakat sedang mengurus BPJS Kesehatan di Solo
Warga mengantre pelayanan BPJS Kesehatan di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Pujiyono menilai dalam isi Kepres kenaikan iuran BPJS yang berbeda hanya nilai nominal kenaikannya saja. Selebihnya isinya sama semua tidak ada yang berubah dengan Kepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan MA.

"Ya kalau seperti itu kan ngakali saja. Padahal fokusnya bukan besaran nilainya, tapi kenapa itu dianulir? Menurut saya hanya mengangkangi saja itu," ujar Pujiyono.

Ia mengaku telah membaca amar putusan MA yang menganulir kenaikan iuran BPJS pada Perpres no 75 tahun 2019. Garis besar dalam putusan MA itu adalah kenaikan iuran belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat, serta pelayanan BPJS Kesehatan yang belum optimal.

"Jika merujuk pada ekonomi 2019 saja dianggap kacau dan membatalkan kenaikan iuran BPJS, apalagi ekonomi 2020 semakin buruk karena sekarang sedang pandemi COVID-19," kata dia.

Baca Juga:

Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA

Pujiyono memaklumi ketika pemerintah harus menutup defisit dana BPJS melalui penaikan iuran. Namun, kebijakan itu diambil dalam situasi yang tidak tepat.

"Pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap wong cilik dalam kebijakan ini. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak mendukung kenaikan iuran BPJS dan banjir kritik," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo

Akun Kim Joong-Un Juga menambahkan narasi pada unggahannya tersebut yang berbunyi, sebagai berikut: “Waduh Menular…”

PT KCI Minta Razia Surat Tugas Dilakukan di Akses Menuju Stasiun
Indonesia
PT KCI Minta Razia Surat Tugas Dilakukan di Akses Menuju Stasiun

PT KCI sudah menerapkan protokol pencegahan virus corona

Tak ada Sanksi, Istana Cuma Tegur Stafsus Andi Taufan
Indonesia
Tak ada Sanksi, Istana Cuma Tegur Stafsus Andi Taufan

Hal yang terpenting, kata dia, kesalahan yang dilakukan Andi itu tak boleh diulangi di kemudian hari.

 Ketua MPR Soroti Penyaluran Bansos Corona Masih Amburadul
Indonesia
Ketua MPR Soroti Penyaluran Bansos Corona Masih Amburadul

"Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," ujar Bamsoet

Giat Operasi Tertib Masker, Satpol PP DKI Tindak 52 Pelanggar di Pasar Senen
Indonesia
Giat Operasi Tertib Masker, Satpol PP DKI Tindak 52 Pelanggar di Pasar Senen

Satpol PP DKI Jakarta menggelar kegiatan Operasi Tertib Masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat dalam rangka pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif Lewati Angka 300, Meninggal 25 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif Lewati Angka 300, Meninggal 25 Orang

Jumlah pasien meninggal bertambah dari angka kemarin 19 orang.

PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

Ada kabar menjelang Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak.

Pabrik Masker Ilegal Raup Untung hingga Rp250 Juta Per Hari
Indonesia
Pabrik Masker Ilegal Raup Untung hingga Rp250 Juta Per Hari

Produsen masker ini berusaha mencari keuntungan di tengah tingginya permintaan masker akibat kekhawatiran soal isu virus corona (COVID-19).

DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar
Indonesia
DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar

Pemerintah perlu memastikan harga vaksin COVID-19 tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal
Indonesia
Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal

Pemerintah DKI langsung mengambil langkah terkait kelangkaan tahu dan tempe di pasar-pasar Jakarta akibat tingginya harga kedelai impor.