Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Pujiyono, (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 dianggap sebagian pihak tidak tepat.

Bahkan keputusan membuat Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan juga dinilai mengangkangi hukum karena peraturan serupa sudah pernah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:

Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat

"Merujuk kebelakang Kepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan MA saja belum dijalankan penuh. Ini bikin kepres serupa kan jadi aneh dari segi pandangan hukum," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Pujiyono, di Solo, Minggu (17/5).

Maysarakat sedang mengurus BPJS Kesehatan di Solo
Warga mengantre pelayanan BPJS Kesehatan di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Pujiyono menilai dalam isi Kepres kenaikan iuran BPJS yang berbeda hanya nilai nominal kenaikannya saja. Selebihnya isinya sama semua tidak ada yang berubah dengan Kepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan MA.

"Ya kalau seperti itu kan ngakali saja. Padahal fokusnya bukan besaran nilainya, tapi kenapa itu dianulir? Menurut saya hanya mengangkangi saja itu," ujar Pujiyono.

Ia mengaku telah membaca amar putusan MA yang menganulir kenaikan iuran BPJS pada Perpres no 75 tahun 2019. Garis besar dalam putusan MA itu adalah kenaikan iuran belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat, serta pelayanan BPJS Kesehatan yang belum optimal.

"Jika merujuk pada ekonomi 2019 saja dianggap kacau dan membatalkan kenaikan iuran BPJS, apalagi ekonomi 2020 semakin buruk karena sekarang sedang pandemi COVID-19," kata dia.

Baca Juga:

Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA

Pujiyono memaklumi ketika pemerintah harus menutup defisit dana BPJS melalui penaikan iuran. Namun, kebijakan itu diambil dalam situasi yang tidak tepat.

"Pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap wong cilik dalam kebijakan ini. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak mendukung kenaikan iuran BPJS dan banjir kritik," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jakpus Geram Apartemen Green Pramuka City Jadi Lokasi Prostitusi Online
Indonesia
Pemkot Jakpus Geram Apartemen Green Pramuka City Jadi Lokasi Prostitusi Online

Menurut dia, prostitusi online ini merupakan kejadian pertama kalinya ada di apartemen Green Pramuka City

Pelaku Mutilasi Pria di Kalibata City Jalani Rekontruksi
Indonesia
Pelaku Mutilasi Pria di Kalibata City Jalani Rekontruksi

Rekonstruksi akan dimulai dari proses perencanaan pembunuhan hingga penangkapan kedua pelaku.

Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda

Pekerja Dengan Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bantuan Sosial
Indonesia
Pekerja Dengan Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bantuan Sosial

Peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM

Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi
Indonesia
Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup

Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah
Indonesia
Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah

Kalimantan Barat saat ini merupakan provinsi dengan daerah-daerah berstatus zona kuning dan oranye

Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020
Indonesia
Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020

Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Terkait Kasus Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Terkait Kasus Korupsi PT Asabri

Dua di antaranya merupakan bekas Direktur Utama PT Asabri

Pimpinan Komisi III Dukung Rencana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman
Indonesia
Pimpinan Komisi III Dukung Rencana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Pesepeda 'sport' terpaksa tidak melewati jalur sepeda

Terbitkan Surat Telegram, Idham Azis Enggak Mau Internal Polri Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Terbitkan Surat Telegram, Idham Azis Enggak Mau Internal Polri Jadi Klaster Baru COVID-19

Polri diminta untuk membangun komunikasi dengan pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat