Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik kebijakan pemerintah yang kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kezaliman dari pemimpin yang tak merasakan penderitaan rakyat di tengah pandemi COVID-19.

"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata," kata Din dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Amien Rais Cs Akan Kembali Ajukan Uji Materi Perppu Corona ke MK

Din menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru menambah penderitaan rakyat akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mencabut kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Din Syamsuddin sebut kenaikan iuran BPJS bentuk kezaliman pemerintahan Jokowi
Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

"Kita menuntut Pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience)," tegas dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga mempertanyakan mengapa BPJS kerap berutang kepada rumah sakit. Bahkan, BPJS disebut memiliki utang hingga triliunan kepada rumah sakit.

"Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berutang kepada rumah sakit, ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," tutup Din.

Baca Juga:

Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan nyaris dua kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu.(Pon)

Baca Juga:

Iuran BPJS Naik, Wali Kota Solo: Tidak Tepat Dilakukan di Tengah Pandemi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Jual Saham Bir, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Gedung Sekolah dan 5 Rumah Sakit
Indonesia
Jika Jual Saham Bir, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Gedung Sekolah dan 5 Rumah Sakit

Tak tanggung-tanggung dari penjualan itu dapat mendirikan 40 gedung sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia
Indonesia
Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen
Indonesia
PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen

turunnya kasus dan positivity rate tersebut dibarengi penurunan BOR atau keterisian rumah sakit. Sebab saat ini BOR isolasi sudah turun dari 79 persen di awal PPKM menjadi 33 persen untuk isolasi biasa.

DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel
Indonesia
DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti tuntutan bagi para pelaku penyerang Novel Baswedan yang hanya setahun penjara.

Barang Impor Untuk Tangani COVID-19 Bebas Bea Masuk
Indonesia
Barang Impor Untuk Tangani COVID-19 Bebas Bea Masuk

Terdapat 33 sektor industri yang eligible memperoleh fasilitas ini di antaranya sektor industri kesehatan yaitu Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan desinfektan.

TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel
Indonesia
TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel

Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara
Indonesia
Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

"Tidak elok jika aset milik negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih Indonesia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif," tuturnya.

Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG
Indonesia
Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG

Situs corona.jakarta. go.id memuat data adanya 65 tahanan Polda Metro Jaya yang terkonfirmasi positif virus Corona.