Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Jamkeswatch Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah mengkritik Presiden Joko Widodo karena mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Iswan, dalam perpres tersebut pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Perpres terkait kenaikan iuran BPJS.

Baca Juga:

Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

Pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Padahal, rakyat berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan,” kata Iswan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/5).

Petugas pelayanan BPJS Kesehatan
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Foto: (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Pemerintah diduga sengaja mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk mengakali putusan MA, yang seharusnya putusan MA dijalankan oleh Pemerintah seutuhnya, bukan dengan cara mengeluarkan Perpres baru untuk menggugurkan keputusan MA.

“Saya menduga pemerintah akan abai dan melawan Putusan MA dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan Perpres baru untuk mengakali dan tidak melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

Iswan merasa khawatir, dengan banyaknya rakyat yang tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat.

Iswan berharap DPR RI sebagai wakil rakyat dapat bersama mendorong pemerintah untuk menjalankan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan," tutup Iswan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai bukti bahwa negara hadir.

Baca Juga:

LockVid 2020, Loket Virtual Gerbang Pelindungan Ciptaan Anak Negeri

"Yang hakikatnya adalah program ini (jaminan kesehatan nasional) bersama gotong royong, saling berkontribusi, dan pemerintah hadir, negara hadir. Justru negara hadir lebih besar dari sebelumnya," tutur dia.

Kehadiran negara tercermin dari uluran tangan pemerintah yang membantu masyarakat miskin. Dalam hal ini peserta BPJS yang memiliki kemampuan bayar rendah.(Knu)

Baca Juga:

Bepergian Selama PSBB Wajib Dibekali Surat Keterangan Sehat yang Resmi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Benda Mencurigakan Mirip Bom Ditaruh di Depan Rumah Petinggi KAMI
Indonesia
Benda Mencurigakan Mirip Bom Ditaruh di Depan Rumah Petinggi KAMI

Sebuah Benda mencurigakan ditemukan tak jauh dari rumah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani, Cipinang, Jakarta Timur.

Serang Polisi, 6 Orang Diduga Pengikut Rizieq Shihab Tewas Ditembak
Indonesia
Serang Polisi, 6 Orang Diduga Pengikut Rizieq Shihab Tewas Ditembak

"Mereka sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizieq Shihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB," kata Fadil

Kunjungi Pabrik Kue Bulan, Rahayu Saraswati Promosikan Ekonomi Tangsel
Indonesia
Kunjungi Pabrik Kue Bulan, Rahayu Saraswati Promosikan Ekonomi Tangsel

Calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengunjungi Pengrajin Kue Putri Ny Lauw di Ciater Tangsel.

Hari Ini Presiden Jokowi Launching Subsidi Karyawan Rp600 Ribu
Indonesia
Hari Ini Presiden Jokowi Launching Subsidi Karyawan Rp600 Ribu

Ida mengungkapkan bahwa Kemnaker telah menerima 2,5 data calon penerima subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan pada hari Senin (24/8) lalu

Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar
Indonesia
Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar

Pengusaha Harry Van Sidabukke didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,28 miliar.

Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran
Indonesia
Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran

Jalur utama Puncak, Cianjur, Jawa Barat, sepi dari kendaraan pemudik setelah pengetatan diberlakukan hampir di seluruh wilayah Jabodetabek.

Denny Indrayana Dinyatakan Kalah Dalam PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Indonesia
Denny Indrayana Dinyatakan Kalah Dalam PSU Pilgub Kalimantan Selatan

Secara akumulasi hasil perolehan suara pada PSU pada 9 Juni 2021 dan pencoblosan pada 9 Desember 2020, total suara yang diperoleh BirinMU sebanyak 871.123 suara. Sementara itu H2D memperoleh total suara sebanyak 831.178 suara.

Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen
Indonesia
Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen

"Tidak benar soal pengaruhnya pada penjualan, karena untuk penjualan hunian DP Nol untuk unit 36m2, unit yang sudah terjual adalah 95 persen. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," papar Sarjoko.

Wagub DKI: Peningkatan Kasus COVID-19 Karena Warga Sudah Jenuh dan Capek
Indonesia
Wagub DKI: Peningkatan Kasus COVID-19 Karena Warga Sudah Jenuh dan Capek

Bahkan warga DKI tidak disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-hari