Kejanggalan Harta Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Sudah Berlangsung Lama

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2023
Kejanggalan Harta Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Sudah Berlangsung Lama

Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertajuk, “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju”, dipantau di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, dari Jakarta, Selasa (28/2/2023

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harta kekayaan Kepala Bagian Umum nonaktif Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo menuai sorotan publik.

Harta Rafael Alun menjadi sorotan seiring dengan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo terhadap David Latumahina atau David Ozora.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, kejanggalan harta Rafael Alun Trisambodo sudah sejak lama.

Baca Juga:

Korban Kekerasan Anak Pejabat Pajak Alami Trauma di Kepala

Menurut dia, PPATK juga sudah mengirimkan surat kepada KPK mengenai dugaan adanya pencucian uang dan proses mendapat harta secara tidak sah yang dilakukan Rafael Alun.

"Terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan dan sejak tahun 2012," papar Mahfud MD kepada wartawan usai menjenguk David Latumahina di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Mahfud mengatakan, laporan atas kejanggalan harta Rafael Alun saat itu tidak ditindaklanjuti karena dinilai bukan kasus prioritas.

Mahfud mengaku telah menghubungi KPK untuk membuka kembali kejanggalan Rafael yang sudah ada sejak 2012.

Mahfud juga meminta KPK meneliti harta Rafael Alun termasuk sumber hartanya.

Ia menegaskan, tindakan ini bukan karena benci ataupun dendam, melainkan demi penegakan hukum.

Baca Juga:

Perilaku Keluarga dan Pejabat Pajak Melukai Rasa Keadilan Masyarakat

Mahfud menyatakan, kasus ini juga untuk mengingatkan masyarakat agar mengurangi gaya hidup hedonisme dan menyalahgunakan kekuasaan.

"Kami mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud MD menjelaskan terkait harta janggal Rafael ini masih berstatus dugaan.

Untuk itu, Mahfud meminta semua pihak, termasuk KPK bertindak profesional.

"Kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan, kesangkaan itu, nanti kita lihat karena mesti profesional dan harus profesional," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Klub Motor Gede Pegawai Pajak Resmi Bubar

#Mahfud MD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mahfud Md Puji Keberanian Menkeu Purbaya Berbeda Pendapat dengan Luhut soal Program MBG
Menkeu Purbaya menegaskan akan menarik kembali anggaran MBG apabila dananya tidak terserap hingga akhir Oktober.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Mahfud Md Puji Keberanian Menkeu Purbaya Berbeda Pendapat dengan Luhut soal Program MBG
Indonesia
Keluarganya Jadi Korban Keracunan MBG, Mahfud Md Ingatkan Prabowo Jangan Sepelekan Masalah Nyawa
Bahkan, kedua anak dari keponakan Mahfud itu sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat ikut menyantap program MBG beberapa hari lalu.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Keluarganya Jadi Korban Keracunan MBG, Mahfud Md Ingatkan Prabowo Jangan Sepelekan Masalah Nyawa
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Perbaikan Kultur Kepolisian Saja Tidak Cukup, Reformasi Total Wajib Menyasar Perlindungan Penjahat dan Campur Tangan Politik
Mahfud menilai, pilar kultural tersebut seringkali dilakukan dengan cara kotor, banyak juga terlibat ke soal politik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Mahfud Md Tegaskan Perbaikan Kultur Kepolisian Saja Tidak Cukup, Reformasi Total Wajib Menyasar Perlindungan Penjahat dan Campur Tangan Politik
Indonesia
Mahfud MD Dinilai Punya Kredibilitas Buat Masuk Tim Reformasi Polri
Sosok-sosok lain selain Mahfud MD yang akan bergabung ke dalam Komisi Reformasi Polri. pemerintah yang berwenang untuk menyampaikan anggota komisi itu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
 Mahfud MD Dinilai Punya Kredibilitas Buat Masuk Tim Reformasi Polri
Indonesia
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Mahfud menilai ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam perbaikan penegakan hukum di tubuh Kepolisian, yaitu aturan, aparat, dan budaya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Mantan Menkopolhukam Mahfud Md berpotensi kembali masuk ke pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Mahfud MD membantah pelantikan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Indonesia
Mahfud MD Sarankan Semua Menteri Baca Paradoks Indonesia Karya Prabowo Biar Lolos dari Bui
Mahfud berharap Paradoks Indonesia harus menjadi buku panduan utama bagi seluruh menteri di Kabinet Merah Putih
Wisnu Cipto - Kamis, 24 Juli 2025
Mahfud MD Sarankan Semua Menteri Baca Paradoks Indonesia Karya Prabowo Biar Lolos dari Bui
Indonesia
Mahfud MD Nilai MK Inkonsisten dan Memicu Kegaduhan Politik di Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Putusan MK, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, bersifat final dan mengikat sehingga tetap harus dilaksanakan walaupun rumit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Juli 2025
Mahfud MD Nilai MK Inkonsisten dan Memicu Kegaduhan Politik di Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Bagikan