MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan aksi pamer motor gede dan kendaraan mewah plat palsu yang dilakukan oleh pejabat dan keluarga pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sayang sekali keluarga atau pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat," kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Selasa (28/2).
Baca Juga
Anggota komisi XI DPR RI ini berharap ada langkah tegas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sehingga tidak berdampak terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.
Ia mengingatkan seorang pejabat publik harus beretika dalam hidup bermasyarakat. Sudah seharusnya bagi seorang pejabat publik, ruang publiknya makin membesar, sedangkan ruang privatnya makin mengecil.
"Tak pantas seorang pejabat petantang - petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai keluarga pejabat ini bertindak semena-mena kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga
Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total
Anis mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah plat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN”, tegasnya.
Ia menyinggung integritas pegawai pajak di tengah remunerisasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir yang selalu turun, menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu dievaluasi secara serius.
“Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan integritas dan kinerja DJP khususnya dilihat dari rasio pajak yang selalu turun 10 tahun terakhir tidak menunjukkan prestasi," ujarnya.
Legislator perempuan PKS ini menegaskan bahwa masyarakat akan semakin sulit percaya dalam membayar pajak karena tidak sedikit kasus negatif yang terjadi di lingkungan pegawai pajak.
"Sebelum terjadinya kejadian yang viral belakangan ini, masyarakat pun masih banyak yang mempertanyakan integritas aparatur pajak. Karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai pajak," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Gerakan Setop Bayar Pajak Ganggu Keberlanjutan Pembangunan dan Layanan Publik
