Jokowi: Saya Sering Dihina Presiden Jokowi. (Foto: setkab.go.id).

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dimasukannya pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP.

Dalam cuitan di akun pribadinya, Mahfud pernah menanyakan perihal pasal penghinaan Presiden kepada Jokowi. Pasal yang jadi polemik itu ditanyakan ke Jokowi ketika Mahfud belum menjadi Menko Polhukam. Apa jawaban Jokowi?.

"Jawabanya "terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi masuk atau tak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan"," ungkap Mahfud di akun pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (9/6).

Baca Juga

Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan pasal itu merupakan delik aduan. Dia menjelaskan, pasal penghinaan terhadap kepala negara itu berbeda dengan pasal yang pernah dicabut oleh MK.

“Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KHUP itu merupakan delik aduan," kata Eddy kepada wartawan usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

Karena sudah menjadi delik aduan, Eddy menegaskan presiden dan wapres harus membuat laporannya sendiri. "Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden," ujarnya.

Dalam raker, Menkumham Yasonna Laoly juga menjelaskan, pasal penghinaan presiden ini diubah menjadi delik aduan. Hal ini untuk melindungi harkat dan martabat orang itu, dan bukan sebagai pejabat publik.

Dia pun mencontohkan, kalau dirinya dikritik sebagai Menkumham yang tidak becus mengatasi lapas atau imigrasi, baginya itu tidak apa-apa.

"Tapi kalau sekali menyerang harkat bartabat saya, saya dikatakan anak haram jadah. Nggak bisa, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, itu anarki pak," paparnya.

Baca Juga:

KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Dia menegaskan pasal penghinaan itu bukan untuk orang yang mengkritisi kinerja presiden, wapres dan pejabat negara. Tapi untuk menghindari Indonesia menjadi negara demokrasi liberal yang terlalu bebas.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini menegaskan, harus ada batas-batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab, keadaban itu harus menjadi level Indonesia.

"Sehebat-hebatnya kritik. Nggak apa-apa, tidak puas, bila perlu mekanisme konstitusional juga ada kok," imbuhnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Minta Relawan Satgas COVID-19 Fokus Promosikan Protokol Kesehatan di Delapan Provinsi
Indonesia
Jokowi Minta Relawan Satgas COVID-19 Fokus Promosikan Protokol Kesehatan di Delapan Provinsi

Salah satu tugas relawan adalah melakukan upaya untuk mempromosikan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan

Dua Mekanisme Pemberian Vaksin COVID-19 Bagi Lansia
Indonesia
Dua Mekanisme Pemberian Vaksin COVID-19 Bagi Lansia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan dua mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas.

Diangkut Pesawat Hercules, 54 Korban Bencana Gempa Sulawesi Barat Mengungsi ke Jateng
Indonesia
Diangkut Pesawat Hercules, 54 Korban Bencana Gempa Sulawesi Barat Mengungsi ke Jateng

Sebanyak 54 korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Majene dan Kota Mamuju, Sulawesi Barat, mengungsi ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Polisi Segera Selidiki Klaim Hadi Pranoto soal Obat COVID-19
Indonesia
Polisi Segera Selidiki Klaim Hadi Pranoto soal Obat COVID-19

Kepolisian mengaku pihaknya masih mengecek dan menunggu laporan masyarakat khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meragukan ucapkan Hadi.

Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 4 Tahun Penjara
Indonesia
Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 4 Tahun Penjara

JPU KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Hiendra Soenjoto.

ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi
Indonesia
ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi

Aparatur sipil negara (ASN) harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat terkait dengan larangan cuti akhir tahun.

Luhut Minta Investor Kawasan Industri Strategis Bangun Politeknik
Indonesia
Luhut Minta Investor Kawasan Industri Strategis Bangun Politeknik

IWIP merupakan kawasan industri berbasis logam yang merupakan patungan dari investor Tiongkok yakni Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi.

Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari
Indonesia
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari

Langkah reshuffle memang semakin mendesak

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut, telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

 Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi
Indonesia
Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi

Rapat Paripurna DPR pada 9 April 2021 menyetujui pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi.