Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021 Ilustrasi rapat DPR. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi III DPR dan Kemenkumham sepakat agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini (RKUHP) akan segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2021," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisua, Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Karena RKUHP merupakan 'carry over' atau peralihan dari periode DPR 2014-2019, maka yang akan dibahas hanya pasal-pasal yang belum tuntas.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Dalam raker tersebut, salah satu kesimpulannya adalah Komisi III DPR dan Menkumham bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam raker tersebut meminta agar Pimpinan Komisi III DPR, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dan Menkumham mendorong RKUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Dia khawatir kalau DPR dan Pemerintah saling menunggu, maka pembahasan RKUHP tidak akan pernah maju.

"Pernah ada preseden, ada RUU Penjaminan yang dibahas dan hampir tuntas di periode 2009-2014 hanya kurang dua pasal, lalu DPR berganti menjadi 2014-2019 akhirnya disepakati menugaskan Baleg DPR ajukan kembali. Lalu poksi di baleg sepakat dengan pemerintah ini tidak dibahas ulang, namun membahas dua pasal yang belum disepakati," ujarnya.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)

Kesimpulan lainnya yang diputuskan dalam raker tersebut adalah Komisi III DPR mendesak Menkumham mengawasi secara lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia, agar membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan potensi permasalahan sosial di masyarakat.

Selain itu, Komisi III DPR mendesak Menkumham untuk terus meningkatkan upaya dalam mengurangi "overcrowding" atau kelebihan populasi, memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan secara terukur, meningkatkan pengawasan ketat terhadap masuknya narkoba dan barang ilegal lainnya.

Baca Juga:

KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Komisi III DPR juga meminta Menkumham meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Komisi III DPR akan menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan, BNN, Kemenkumham, dan Sekretaris MA dalam penyelesaian masalah over kapasitas dan penanganan tindak pidana narkotika. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hati-hati Pemerintah Naikkan Cukai Rokok di Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Hati-hati Pemerintah Naikkan Cukai Rokok di Saat Pandemi COVID-19

Tarif cukai hasil tembakau mulai 1 Januari 2020 sudah mengalami kenaikan rata-rata mencapai 23 persen sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.010/2019.

Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021

Jika DKI mengundurkan penanggulangan COVID-19 dikhawatirkan kasus corona "menggila" sehingga menyebar luas.

Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG
Indonesia
Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

KPK Diminta Awasi Program Laptop Pelajar, Komisi III: Karena Jumlahnya Besar
Indonesia
RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi
Indonesia
RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi

Fraksi PKB juga akan melihat aturan terkait larangan minuman beralkohol yang sudah ada

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang pengadaan six roll mill atau mesin penggilingan tebu yang diikuti oleh PT Trisula Abadi.

Pertamina Mulai Bayar Ganti Rugi Rumah Rusak Dampak Kebakaran Kilang Balongan
Indonesia
Pertamina Mulai Bayar Ganti Rugi Rumah Rusak Dampak Kebakaran Kilang Balongan

Total terdapat 3.074 rumah yang terdampak di lima desa di Kecamatan Balongan.

KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus
Indonesia
KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus

Rekrutan baru prajurit TNI-AD sudah tidak ada lagi tes atau pemeriksaan keperawanan bagi calon prajurit perempuan.

Kemenkumham Pastikan Api yang Lahap Lapas Klas I Tangerang Sudah Padam
Indonesia
Kemenkumham Pastikan Api yang Lahap Lapas Klas I Tangerang Sudah Padam

Saat ini tim dari Kemenkumham sedang menuju ke lokasi

Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Indonesia
Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial

Seluruh penyuluh sosial berperan aktif bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya.