Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) buka suara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta rakyat aktif memberikan kritik ke pemerintah.

Juru bicara Prisma, Farhan Abdillah Dalimunthe, menilai pernyataan Jokowi kontras dengan realitas yang terjadi selama ini. Ia menyinggung pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintah.

"Hari ini kita dibayang-bayangi kekhawatiran diciduk oleh aparat karena menyampaikan aspirasi. Sudah berapa banyak aktivis yang ditangkap karena mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah belakangan ini," kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (17/2).

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Farhan menyebut penangkapan aktivis yang terjadi beberapa waktu sebelumnya karena mengkritik pemerintah justru terkesan membungkam kritik.

Mereka antara lain yakni 3 aktivis lingkungan yang juga aktivis Aksi Kamisan; Ahmad Fitron Fernanda, M Alfian Aris Subakti dan Saka Ridho. Kemudian Ravio Patra serta musisi Jerinx yang ditangkap dengan jeratan UU ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah menangani pandemi virus COVID-19.

Farhan juga berharap Jokowi belum melupakan kasus penangkapan yang dilakukan terhadap eks dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet, dan Jurnalis sekaligus Aktivis HAM Dandhy Laksono pada tahun 2019.

Robet diperkarakan pada 2019 karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer di depan Istana Negara dan Dandhy ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian.

Menurutnya, Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE digunakan untuk membungkam kritik yang mereka lakukan lewat media sosial.

"Hal ini sekaligus membuat siapa saja berpikir bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini perlahan mulai dihilangkan," kata Farhan.

Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Timur ini, meminta agar pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas demokrasi yang cenderung menurun belakangan ini.

"Pernyataan pemerintah untuk minta dikritik ini merupakan narasi seolah-olah. Seolah-olah pemerintah terlihat demokratis padahal sebaliknya. Rakyat sudah kapok dengan basa-basi pemerintah," tegas dia.

Berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Berdasarkan skor yang diraih tersebut Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan prularisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Baca Juga:

Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian Marak, Pengamat: Demokrasi Indonesia Suram

Menanggapi ini, Farhan mengatakan bahwa laporan tersebut jangan dijadikan isapan jempol belaka. Pemuda 23 tahun ini berharap kanal demokrasi tidak hanya dinilai sebatas pemberian suara disaat Pemilu tapi justru ditutup setelah itu.

"Sebagai temannya Wiji Thukul pasti Pak Presiden ingat dengan puisi Peringatan. Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat pak," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Sebut Masyarakat Enggak Mau Repot Kalau Dipalak Preman
Indonesia
Polisi Sebut Masyarakat Enggak Mau Repot Kalau Dipalak Preman

Sejumlah anak buah John Kei juga terlibat dalam sejumlah tindakan melawan hukum

Pertanyakan Status Kewartawanan Edy Mulyadi, Bareskrim Surati Dewan Pers
Indonesia
Berulang Kali Langgar PSBB, Odin Cafe Siap Ditutup Secara Permanen
Indonesia
Berulang Kali Langgar PSBB, Odin Cafe Siap Ditutup Secara Permanen

Satpol PP melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Odin Cafe

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan
Indonesia
Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Pembenahan dari hulu hingga hilir di kejaksaan, dan dalam relasinya lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi
Indonesia
Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi

Rumah sakit yang menerapkan biaya tes cepat COVID-19 di atas ketentuan tarif tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan harus mendapatkan sanksi.

Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun
Indonesia
Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun

Pemeriksaan dilakukan usai Maria memilih pengacara dari lis yang diberikan oleh Kedutaan Besar Belanda.

[Hoaks atau Fakta]: Sejumlah Negara Buang Jazad Korban COVID-19 ke Laut
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sejumlah Negara Buang Jazad Korban COVID-19 ke Laut

“Beberapa Negara membuang mayat orang yang terinfeksi COVID-19 ke lautan semua berhenti untuk makan makanan laut ini benar-benar tindakan menjijikan dan konyol,"

Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder
Indonesia
Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder

Keselamatan dan trotoar yang nyaman aman itu adalah kewajiban pemerintah

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) pada Selasa (2/2).

KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan
Indonesia
KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan

KPU Medan rencananya akan menggelar debat kandidat pasangan peserta Pilkada Medan 2020 hingga tiga kali, yakni pada 7 November 2020, 21 November 2020 dan 5 Desember 2020.