Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian Marak, Pengamat: Demokrasi Indonesia Suram Ilustrasi ujaran kebencian

Merahputih.com.- Ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas yang mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA dianggap menjadi beberapa penyebab suramnya masa depan demokrasi di Indonesia. Hal itu dinilai dapat menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan kondisi berbangsa dan bernegara cukup memprihatinkan belakangaan ini. Padahal, demokrasi yang sudah dibangun pasca runtuhnya Orde Baru cukup mahal.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo
Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo

Menurut Karyono, Pemilu sebagai intrumen demokrasi mestinya tidak menjadi ajang elit politik memunculkan narasi yang dapat menyebabkan masyarakat terpolarisasi.

BACA JUGA: Empat Pembakaran Mobil Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei Ditangkap

"Saya merasa ada beberapa hal yang membuat bangsa ini prihatin. Padahal demokrasi itu sangat mahal, untuk memperjuangkan demokrasi seperti yang kita nikmati saat ini harus melalui gerakan Reformasi 98 yang banyak menimbulkan korban. Karenanya, pemilu sebagai instrumen demokrasi harus disikapi dengan bijak. Demokrasi yang kita capai pasca orde baru sebenarnya sudah berjalan positif, meskipun masih ada kekurangan," ujar Karyono dalam keterangannya kepad Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (1/6).

Menurut Karyono, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran karena wajah demokrasi dipenuhi hoak dan ujaran kebencian. Wajah demokrasi ternodai oleh sikap para aktor politik yang menghalalkan segala cara dan ingin menang sendiri serta mengabaikan konstitusi.

Di sisi lain, elit politik mempertontonkan politisasi SARA ke ruang publik. Padahal, politisasi SARA sangat berbahaya karena menimbulkan keretakan sosial dan bisa berujung pada disintegrasi bangsa, seperti halnya wacana referendum untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini digaungkan.

"Politik identitas itu memang sudah menjadi sunatullah. Itu tidak hanya di indonesia, di sejumlah negara maju sekalipun ikatan politik berdasarkan identitas sangat kuat. Ada kesaman latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan antara pemilih dengan kandidat. Hal itu tidak jadi persoalan. Itu sudah berlaku sejak dulu. Yang jadi persoalan ketika para elit sengaja mengeksploitasinya secara terbuka dan brutal untuk menjatuhkan lawan politik" tandas dia.

Terkait aksi demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan dan kekerasan, terutama 21-22 Mei, Karyono mengatakan bahwa hal itu sebenarnya sudah diprediksi ketika wacana people power digaungkan.

Di satu sisi ada ajakan untuk tidak mempercayai institusi negara. Menurut dia, aksi demonstrasi sebenarnya tidak masalah selama aksi tersebut berjalan damai dan tidak anarkis.

ilustrasi ujaran kebencian
ilustrasi ujaran kebencian

BACA JUGA: Eks Kabais TNI: Mayjen (Purn) Soenarko Jadi Korban Kepentingan Politik

"Saya mendukung upaya menyampaikan pendapat di muka umum karena hal itu bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Tapi dalam menyampaikan pendapat harus tunduk pada konstitusi," imbuh Karyono.

"Jika melanggar maka sudah seharusnya aparat keamanan mengambil tindakan tegas jika ada tindakan destruktif dan anarkis untuk melindungi masyarakat", katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona
Indonesia
Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona

Yang diambil adalah swab hidung atau tenggorokan

Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan
Indonesia
Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan

TNI dan Polri akan membuat mereka mendisiplinkan pengunjung pasar secara humanis.

Polisi Temukan Hal Aneh dalam Kasus Perempuan Bawa Bensin ke Kantor Anies
Indonesia
Polisi Temukan Hal Aneh dalam Kasus Perempuan Bawa Bensin ke Kantor Anies

Penyidik kepolisian menemukan ada yang aneh dalam kasus seorang wanita membawa bensin menyelinap ke dalam kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 Polda Metro: Ada 11 Titik Jalan di Jakarta yang Terendam Banjir
Indonesia
Polda Metro: Ada 11 Titik Jalan di Jakarta yang Terendam Banjir

Dari informasi @TMCPoldaMetro itu juga ada beberapa jalanan yang tidak bisa dilalui kendaraan jenis apapun seperti Jalan Kemang Utara 9, Jakarta Selatan, Underpass Tol Cawang, Jakarta Timur, dan Jl. Kayu Putih Raya Jakarta Timur.

 Gugus Tugas Targetkan 78 Laboratorium Uji COVID-19
Indonesia
Gugus Tugas Targetkan 78 Laboratorium Uji COVID-19

Doni melanjutkan semula hanya ada tiga laboratorium yang mampu melakukan uji penyakit menular seperti COVID-19 dan kini terus bertambah menjadi 12 unit selanjutnya menjadi 25 unit laboratorium

Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya
Indonesia
Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya

Mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Napi Korupsi Ikut Dibebaskan?
Indonesia
Napi Korupsi Ikut Dibebaskan?

Pembebasan narapidana dan anak itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04

 Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri
Indonesia
Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri

"Scan barcode secara mandiri dengan disaksikan oleh petugas boarding di Stasiun keberangkatannya,"jelas Eko

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN

Para pejabat yang berasal dari lembaga atau institusi lain, merupakan representasi dari pemerintah.

Wakil Wali Kota Kediri Lilik Nining Muhibah Tutup Usia
Indonesia
Wakil Wali Kota Kediri Lilik Nining Muhibah Tutup Usia

almarhumah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, pukul 16.03 WIB