Jokowi Dinilai Angkat ‘Martabat’ AHY

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 22 Februari 2024
Jokowi Dinilai Angkat ‘Martabat’ AHY

AHY dilantik sebagai menteri. (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kabinet Presiden Joko Widodo dinilai memiliki dampak tersendiri bagi Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy Ahmad Khoirul Umam menilai meskipun menjabat delapan bulan, AHY bisa mendapatkan double portofolio positif di pemerintahan pada tahun 2024 ini.

“Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti (AHY) akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU,” kata Umam kepada awak media dikutip di Jakarta, Kamis (22/2).

Baca Juga:

Muncul Dugaan Kecurangan Pemilu, Pengamat Ungkit Anies dan Ganjar Pernah Menang Quick Count

Umam melanjutkan, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini dialamatkan ke AHY.

Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Panglima TNI menghapus stereotype selama ini membayangi AHY berpangkat Mayor TNI.

“Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik,” jelas Umam.

Lalu, masuknya AHY juga merupakan keuntungan bagi Jokowi karena bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Mahfud MD dan Cak Imin Ternayata Tim Sukses Prabowo

“Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth,” kata Umam.

Tak hanya itu, pelantikan AHY menegaskan posisi Jokowi yang saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," tutup Umam. (knu)

Baca Juga:

Real Count Pagi ini, Suara Prabowo-Gibran ‘Dekati’ 59 Persen

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan