Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah? Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 produksi Sinovac di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/HO-Setpres-Agus Suparto

MerahPutih.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 Sinovac bisa dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

Terkait hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

Baca Juga

Menkes Akui Ada Kekurangan dalam Pendataan Penerima Vaksin COVID-19

"Sejauh mana tanggung jawab pemerintah?," ujar Gurun kepada MerahPutih.com, Kamis (12/1).

Gurun mengingatkan, pemerintah tidak boleh lupa Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3. Dalam pasal itu, menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

"Rakyat boleh menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya," papar Gurun.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra

Gurun menambahkan, Pemerintah harus melihat dampak yang terjadi jika program vaksin tersebut gagal memberikan perlindungan bagi rakyat. Dirinya berharap pemerintah menerbitkan regulasi hukum sebagai bentuk kepastian hukum.

"Ini untuk perlindungan kepada rakyat jika vaksin ternyata gagal memberikan perlindungan kepada rakyat," tutup Gurun.

Seperti diberitakan di sejunlah media massa, Wamenkumham yang juga guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas). Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.

Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. (Knu)

Baca Juga

Sinovac Tingkatkan Kapasitas Produksi hingga Satu Miliar Dosis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar
Indonesia
Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar

Selain persoalan tarif, dari sisi keamanan dan kesehatan, tidak akan sesuai standar protokol kesehatan, yang kapasitas tujuh orang dipaksakan menjadi 11 orang.

Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka
Indonesia
Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka

Trubus melanjutkan, MER-C sebagai lembaga kesehatan yang disebut melakukan tes swab terhadap Rizieq juga perlu menginformasikan hasil tes ke publik.

UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
Indonesia
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Kasus Positif COVID-19 di Sumut Capai 200 orang
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 di Sumut Capai 200 orang

Sementara untuk orang dalam pemantauan (ODP) pada hari ini mengalami penurunan dari sebelumnya 617 orang menjadi 601 orang.

Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19
Indonesia
Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19

Alat tes cepat juga dapat disalurkan Denjaka untuk membantu masyarakat sekitar lingkungan

Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang

Pemerintah mengumumkan penambahan 9.775 orang positif COVID-19 pada Selasa (23/2).

Urine Positif Benzo, Roy Kiyoshi Sejak WFH Minum Obat Tidur
Indonesia
Urine Positif Benzo, Roy Kiyoshi Sejak WFH Minum Obat Tidur

Roy mengkonsumsi obat tidur karena kesulitan tidur

KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS

KPU telah menyediakan masker sebanyak 20 persen dari jumlah pemilih dalam DPT TPS

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi
Indonesia
Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya.

 [HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang

Agar lebih meyakinkan para pembaca, pesan tersebut juga turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.