Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah? Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 produksi Sinovac di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/HO-Setpres-Agus Suparto

MerahPutih.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 Sinovac bisa dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

Terkait hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

Baca Juga

Menkes Akui Ada Kekurangan dalam Pendataan Penerima Vaksin COVID-19

"Sejauh mana tanggung jawab pemerintah?," ujar Gurun kepada MerahPutih.com, Kamis (12/1).

Gurun mengingatkan, pemerintah tidak boleh lupa Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3. Dalam pasal itu, menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

"Rakyat boleh menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya," papar Gurun.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra

Gurun menambahkan, Pemerintah harus melihat dampak yang terjadi jika program vaksin tersebut gagal memberikan perlindungan bagi rakyat. Dirinya berharap pemerintah menerbitkan regulasi hukum sebagai bentuk kepastian hukum.

"Ini untuk perlindungan kepada rakyat jika vaksin ternyata gagal memberikan perlindungan kepada rakyat," tutup Gurun.

Seperti diberitakan di sejunlah media massa, Wamenkumham yang juga guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas). Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.

Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. (Knu)

Baca Juga

Sinovac Tingkatkan Kapasitas Produksi hingga Satu Miliar Dosis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 MA Putus Lepas Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh
Indonesia
MA Putus Lepas Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh

MA menilai, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh ini bukan merupakan tindak pidana. Karena itu, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Jaksa Peneliti Kembalikan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Bareskrim
Indonesia
Jaksa Peneliti Kembalikan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Bareskrim

Saat ini penyidik sedang dalam tahap koordinasi

Korsel Ungkap Tempat Paling Rawan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Korsel Ungkap Tempat Paling Rawan Penyebaran COVID-19

Korsel sebelumnya telah melakukan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan sosial setelah adanya penurunan angka kasus positif COVID-19.

Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 474 Orang, Berikut Sebarannya
Indonesia
Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 474 Orang, Berikut Sebarannya

Sebaran pasien baru positif COVID-19, yakni tertinggi di Kota Surabaya yang kenaikannya mencapai 20 orang, sehingga totalnya berjumlah 228 orang.

PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor
Indonesia
PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor

Trubus menambahkan Pemprov DKI harus menjalin komunikasi dengan semua unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW

Putus Mata Rantai COVID-19, Si Kaya Diminta Lindungi yang Miskin
Indonesia
Putus Mata Rantai COVID-19, Si Kaya Diminta Lindungi yang Miskin

Tak kalah penting dalam penanganan corona ini semangat bergotong royong yang kaya dengan yang miskin.

Penembakan Warga Kulit Hitam oleh Polisi Kembali Terjadi di AS
Indonesia
Penembakan Warga Kulit Hitam oleh Polisi Kembali Terjadi di AS

Blake tengah mencoba menurunkan ketegangan insiden rumah tangganya ketika polisi menembak dia pertama kali dengan pistol kejut listrik.

Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pakar Hukum: Tidak Perlu Diperdebatkan
Indonesia
Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pakar Hukum: Tidak Perlu Diperdebatkan

Gayus Tambunan sudah cukup lama menjalani hukuman penjara

Ini Dia Aturan Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Lebaran Oleh Kemenhub
Indonesia
Ini Dia Aturan Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Lebaran Oleh Kemenhub

Pengaturan transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian

Polisi Tidak Keluarkan Izin Keramaian Tahun Baru
Indonesia
Polisi Tidak Keluarkan Izin Keramaian Tahun Baru

Penyekatan jalan menuju Jakarta akan dilakukan pada malam pergantian tahun 2020 oleh direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan menyiapkan berbagai skema.