Menkes Akui Ada Kekurangan dalam Pendataan Penerima Vaksin COVID-19 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui data penerima vaksinasi COVID-19 tahap awal terhadap para tenaga kesehatan masih ada kekurangan dan belum ideal.

"Kekurangan pasti ada. Data 1.486.000 tenaga kesehatan didapatkan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang diikuti melalui akun Youtube Komisi IX DPR Channel di Jakarta, Rabu (13/1).

Budi mengatakan, tidak semua tenaga kesehatan yang terdaftar mendapatkan pesan singkat sebagai penerima vaksin karena tidak terdata nomor teleponnya. Setidaknya terdapat 30 ribu data tenaga kesehatan yang tidak dilengkapi dengan nomor telepon.

Baca Juga:

Setelah Divaksin Bukan Berarti Bebas Lepas Masker

Untuk tenaga kesehatan yang termasuk sasaran mendapatkan vaksinasi tahap pertama tetapi tidak menerima pesan singkat, bisa mendaftarkan diri secara manual melalui telepon 119.

Karena itu, Budi berpesan kepada para tenaga kesehatan, bila ada rekannya yang termasuk sasaran vaksinasi tetapi tidak menerima pesan singkat agar diingatkan untuk mendaftarkan diri.

Presiden Jokowi disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). (ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.)
Presiden Jokowi disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). (ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.)

"Kita tidak bisa menunggu. Itu cara yang terpikirkan untuk mulai melakukan vaksinasi COVID-19. Kita mulai dengan segala kekurangan," tuturnya, seperti dikutip Antara.

Dalam rapat kerja tersebut, permasalahan penentuan penerima vaksinasi COVID-19, terutama yang menerima pesan singkat, menjadi salah satu hal yang dipertanyakan anggota Komisi IX DPR.

Baca Juga:

Mau Divaksin Dinilai Bentuk Bela Negara

Salah satu anggota Komisi IX yang mempertanyakan hal itu adalah Saleh Partaonan Daulay yang menilai data merupakan salah satu permasalahan penting dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

"Data harus clear. Masalah data itu tidak gampang," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (*)

Baca Juga:

Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wisma Atlet Hambalang Diusulkan Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19
Indonesia
20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah
KPR
20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah

Pembangunan rumah yang baik dapat berdampak baik pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda di masa depan, selain juga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja

Jika jalur konstitusional yang ditempuh, Presiden Jokowi harus segera menandatangani dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU

Bakal Kedaluwarsa Mei 2021, AstraZeneca Bakal Disuntikkan 500 Ribu Per Hari
Indonesia
Bakal Kedaluwarsa Mei 2021, AstraZeneca Bakal Disuntikkan 500 Ribu Per Hari

Kementerian Kesehatan mempercepat penggunaan 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca yang masa kedaluwarsanya jatuh pada akhir Mei 2021.

Pemprov DKI Peringatkan Pengusaha Tak Telat Bayar THR ke Pekerja
Indonesia
Pemprov DKI Peringatkan Pengusaha Tak Telat Bayar THR ke Pekerja

Mekanisme pembayaraan THR dilakukan sesuai dengan peraturan

Pagi Ini, Gang Masuk ke Markas FPI Sepi, ke Mana Laskar?
Indonesia
Pagi Ini, Gang Masuk ke Markas FPI Sepi, ke Mana Laskar?

Sekitar pukul 10.35 WIB sejumlah laskar FPI yang menggunakan baju didominasi warna putih dan loreng putih abu-abu mulai berdatangan masuk ke Markas FPI

 Lantik Enam Pejabat Kemenkumham, Yasonna Sampaikan Pesan New Normal
Indonesia
Lantik Enam Pejabat Kemenkumham, Yasonna Sampaikan Pesan New Normal

“Kita memasuki era baru yang kita sebut era new normal tatanan kehidupan baru akibat dari pandemi Covid-19,” jelasnya.

PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi
Indonesia
PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi

Fraksi Golkar DPRD DKI mengaku heran dengan rencana fraksi PSI yang mau menggulirkan hak interpelasi tekait tak becusnya Gubernur Anies dalam penanganan banjir Jakarta.

Jokowi Serukan KTT ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar
Dunia
Jokowi Serukan KTT ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Presiden Jokowi mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.

Menkumham Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Sempurna
Indonesia
Menkumham Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Sempurna

Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).