Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat menyampaikan informasi harga dan stok bahan pokok secara virtual pada Rabu (20/4/2022). ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan sinyal untuk memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor CPO yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menjelaskan, jajarannya bekerja secara profesional untuk pembuktian atas tindak kejahatan tindak pidana korupsi. Bahkan, ada beberapa orang yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Baca Juga

Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng

"Spesifik apakah menteri diperiksa atau tidak? Saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Ketika penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas," ucap Febrie dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (22/4)

Febrie menerangkan, tim penyidik Jampidsus bekerja profesional menemukan adanya ada perbuatan jahat berdasarkan alat bukti yang ada, perkara tersebut masuk kualifikasi tindak pidana korupsi yang telah menyengsarakan masyarakat.

Dalam melakukan pembuktian dari sangkaan pasal terhadap tersangka, lanjut Febrie, ada beberapa orang yang berkepentingan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

"Pemeriksaan saksi ini tidak saja pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), tetapi juga di luar pihak Kemendag, bisa swasta murni, ahli-ahli dari rekan-rekan auditor, maupun perguruan tinggi," katanya.

Menurut mantan Direktur Penyidikan JAM Pidsus itu, dalam penyidikan perkara ini ada tahapan-tahapan prioritas yang dilakukan oleh jajarannya.

Kepala Pusat Penarangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dan Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi, memberikan keterangan pers terkait perkara korupsi ekspor CPO di Kejaksaan Agung RI, Jumat (22/4/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty
Kepala Pusat Penarangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dan Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi, memberikan keterangan pers terkait perkara korupsi ekspor CPO di Kejaksaan Agung RI, Jumat (22/4/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

Saat ini, lanjut dia, penyidik kejaksaan disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik (BBE) dan mengumpulkan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat untuk menentukan perkara. Sebagai contoh pengembangan yang dimaksudkannya adalah bagaimana menundukkan gratifikasi atau suap yang diduga dilakukan para tersangka.

"Nah, ini penyidik sedang bekerja, ada teman-teman PPATK dan teman-teman pelacak aset lainnya. Langkah-langkah prioritas itu yang kami pentingkan," kata Febrie.

Adapun empat orang yang ditetapkan tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Selanjutnya, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Terkait dengan apakah para tersangka akan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), Febrie mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan ke tindak pidana pencucian uang, termasuk untuk mencari tersangka lain yang terlibat. Hal ini terkait dengan alat bukti.

"Dari alat bukti tersebut, akan dievaluasi dan dilakukan media ekspos yang dihadiri lengkap jajaran direktur kami, staf ahli, ini akan terus kami kembangkan," ujarnya.

Menurut Febrie, apabila dalam ekspor tersebut ternyata ada yang terlibat dalam penerbitan dan kelangkaan minyak goreng, pihaknya akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk pemanggilan saksi.

"Jadi, kami ikuti proses, tahapan pertama ini penyidik konsentrasi yang menjadi kepentingan prioritas, nanti kami lihat proses kedua dari tahapan yang lain," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

DPR: Menperin Jangan Takut Ancaman Pengusaha Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera

Ruas jalan sepanjang 132 km yang menghubungkan kota Pekanbaru dengan Kota Dumai dan telah beroperasi sejak 2020 tersebut, telah memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera khususnya Provinsi Riau dan sekitarnya.

Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural
Indonesia
Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural

Polri tidak memproses hukum para pembuat mural

Satu Siswa SMAN 71 Positif COVID-19, Wagub DKI: PTM Sementara Masih 100 Persen
Indonesia
Satu Siswa SMAN 71 Positif COVID-19, Wagub DKI: PTM Sementara Masih 100 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap memberlakukan Pembelajaran Tata Muka (PTM) di Jakarta untuk sementara masih dengan kapasitas 100 persen.

Gibran Melunak, Bolehkan Mal Buka Asalkan Kantongi Izin dari Satgas COVID-19
Indonesia
Gibran Melunak, Bolehkan Mal Buka Asalkan Kantongi Izin dari Satgas COVID-19

Pastinya ini sangat dinanti-nanti penyewa tenant dan konsumen

Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara
Indonesia
Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara

ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Viral Wanita Dapat Hasil COVID-19 Palsu, Bumame Farmasi Klarifikasi
Indonesia
Viral Wanita Dapat Hasil COVID-19 Palsu, Bumame Farmasi Klarifikasi

Pihak Bumame Farmasi sendiri langsung merespons cepat terkait pengakuan Zakiah tersebut

Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan
Indonesia
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan

FPD menegaskan, perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Ridwan Kamil Bantah Cuma Fokus Bangun Alun-alun
Indonesia
Ridwan Kamil Bantah Cuma Fokus Bangun Alun-alun

Revitalisasi Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dimulai sejak 28 Juli 2021 dan selesai sesuai target selama 155 hari.

Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif
Indonesia
Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum efektif menekan harga minyak goreng (migor) curah.

Anies Klaim BOR RS COVID-19 di Jakarta 22 Persen
Indonesia
Anies Klaim BOR RS COVID-19 di Jakarta 22 Persen

Tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit COVID-19 di Jakarta sudah semakin menurun.