Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami barang bukti digital yang telah didapatkan dalam mengusut kasus dugaan korupsi minyak goreng.

Kejagung mengklaim sudah memiliki bukti percakapan antara para tersangka dalam kasus korupsi minyak goreng tersebut. Tetapi, apa isi percakapan para tersangka tidak dijelaskan secara detail oleh penegak hukum.

Baca Juga

DPR: Menperin Jangan Takut Ancaman Pengusaha Minyak Goreng

Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menyampaikan barang bukti tersebut berguna untuk mendalami bagaimana kerja sama yang terjalin antara para tersangka di kasus tersebut.

"Penyidik meyakini bahwa ini ada kerja sama antara tersangka dari Kemendag dan para swastanya,” tutur Febrie yang mengenakan batik lengan panjang ini saat konferensi pers, disiarkan di akun Youtube Kejaksaan, Jumat (22/4).

Menurut Febrie, pihaknya sudah memeriksa 30 orang saksi, menggeledah 10 tempat, dan mengamankan sekitar 650 dokumen terkait kasus tersebut.

Adapun sejumlah tempat yang digeledah pihak Kejagung adalah yang memiliki kaitan dengan para tersangka baik dari pihak Kementerian Perdagangan maupun dari kalangan swasta. Febrie menuturkan pihaknya juga sudah mengamankan sekitar 650 dokumen terkait kasus tersebut.

Sementara itu, Febri mengatakan, pencabutan izin ekspor perusahaan produsen minyak sawit terkait perkara dugaan korupsi minyak goreng bisa saja dilakukan.

Saat ini, lanjut dia, Tim Penyidik Kejaksaan Agung sendiri masih melakukan pendalaman atas barang-barang bukti terutama elektronik yang diklaim kuat membuktikan adanya kerja sama antara Dirjen Kementeriam Perdagangan Luar Negeri tersangka IWW dengan tiga orang tersangka lain dari pihak perusahaan.

"Nanti kami pertimbangkan," kata Febrie.

Baca Juga

Harga Minyak Goreng Curah Capai Rp 20 Ribu, Ikappi Endus Ada Mafia Bermain

Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian negara atas kasus korupsi minyak goreng.

"Butuh waktu, tapi kami usahakan segera selesai (penghitungan)," kata mantan Kajari Bandung dan Kajati DKI ini.

Menurut Febrie, langkah penyidik berkoordinasi dengan BPKP di kasus korupsi minyak goreng merupakan progres penting. Sebab, korupsi yang melibatkan Dirjen Kementerian Perdagangan itu berdampak sistematis terhadap perekonomian.

Febrie mengatakan penyidik dan BPKP tengah menyamakan persepsi terkait kasus korupsi minyak goreng ini. Mengingat ada dampak lanjutan dalam penegakan hukum tersebut.

"Seperti kebijakan pemerintah terkait bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan kebijakan pihak lain," jelas dia.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Salah satu tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW. IWW telah menerbitkan ekspor CPO terhadap beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut ialah PHG, WNI, MNA, dan MM.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri. Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Selidiki Kasus Impor Minyak Goreng, Projo Desak Kemendag Dievaluasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat
Indonesia
Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat

LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan

Ini Daerah Tersulit Distribusi BBM Satu Harga di Kalimantan
Indonesia
Ini Daerah Tersulit Distribusi BBM Satu Harga di Kalimantan

Guna mencapai daerah tersulit, produk BBM harus dihantarkan melalui tiga moda atau jenis transportasi sekaligus yakni darat, laut dan udara.

KSAD Pimpin Langsung Pemakaman Anggotanya yang Gugur Ditembak KKB
Indonesia
KSAD Pimpin Langsung Pemakaman Anggotanya yang Gugur Ditembak KKB

Peristiwa ini terjadi di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Kab Puncak, Papua, Kamis, (27/1)

Analis Sebut IPO GoTo dan Bukalapak Tidak Bisa Dibandingkan
Indonesia
Analis Sebut IPO GoTo dan Bukalapak Tidak Bisa Dibandingkan

Masa penawaran umum saham akan berlangsung mulai 1 - 7 April 2022 dan pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO dijadwalkan pada 11 April 2022.

Setahun Jabat Wali Kota Solo, Harta Gibran Meningkat Rp 4,1 Miliar
Indonesia
Setahun Jabat Wali Kota Solo, Harta Gibran Meningkat Rp 4,1 Miliar

Harta kekayaan Gibran tersebut meningkat sebanyak Rp 4.144.973.529 dari laporan sebelumnya saat mendaftarkan diri ke KPUD untuk pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta.

Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap
Indonesia
Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap

Mahasiswa diamankan aparat keamaan karena membentangkan spanduk saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kampus UNS Surakarta

Syarat Naik KA Lokal Kaligung
Indonesia
Syarat Naik KA Lokal Kaligung

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Suprapto mengatakan penumpang KA Kaligung tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19, baik dari hasil tes antigen maupun RT-PCR.

Peter Gontha Laporkan Garuda ke KPK, Arya Ungkit Komisaris Ikut Teken Perjanjian Sewa
Indonesia
Peter Gontha Laporkan Garuda ke KPK, Arya Ungkit Komisaris Ikut Teken Perjanjian Sewa

eter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK.