Jam Operasional Kendaraan Besar di Kawasan Padat Penduduk Diusulkan Dibatasi Karangan bunga duka cita untuk korban kecelakaan di Kota Bekasi. (Humas Jabar)

MerahPutih.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diminta membatasi jam operasional kendaraan besar yang melintasi daerah padat penduduk.

Permintaan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sela-sela penyampaian belasungkawa atas peristiwa kecelakaan truk di depan SDN Kota Baru II dan III Kota Bekasi.

Baca Juga:

Sopir Truk Trailer Kecelakaan Maut di Bekasi Terancam 6 Tahun Penjara

"Dengan Pak Wali (Plt Wali Kota Bekasi) kita sudah meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek supaya membatasi truk besar di jam siang di daerah padat seperti ini," ujar Ridwan Kamil, Kamis (1/9).

Adapun manajemen transportasi di ruas jalan yang melintasi SDN Kota Baru II dan III dari sisi kewenangannya diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Ridwan Kamil berharap badan pengelola secepatnya mengevaluasi manajemen transportasi khususnya di wilayah tersebut.

"Jalan itu pemiliknya beda-beda. Masyarakat tahunya hanya milik negara tapi kewenangannya itu tidak sesederhana itu. Kita sudah kirimkan surat ke badan pengelola selaku pemilik jalannya. Mudah-mudahan secepatnya direspons," harapnya.

Pemda Provinsi Jabar juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya untuk memastikan tanggung jawab hukum kepada pihak yang bertanggung jawab.

"Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan tanggung jawab hukum berlaku kepada yang bersangkutan karena bagaimana pun korbannya sangat banyak," kata Kang Emil.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan truk di Bekasi dengan langsung meninjau lokasi kejadian dan berbincang dengan Kepala Sekolah SDN Kota Baru II dan III.

Gubernur sempat menjenguk korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Ananda dan mengunjungi salah satu rumah korban yang tak jauh dari lokasi kejadian.

"Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti ini di kemudian hari," ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, kecelakaan tersebut mirip seperti kecelakaan truk di Cibubur beberapa waktu lalu yang juga merenggut banyak korban jiwa. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh dari segala aspek.

"Semua aspek harus dievaluasi, ini mirip dengan kejadian di Cibubur lalu," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Jasa Raharja Berikan Santunan Rp 50 Juta Pada Korban Kecelakaan Maut di Bekasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bantaran Sungai Cikapundung Ditanami Pohon
Indonesia
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bantaran Sungai Cikapundung Ditanami Pohon

Penanaman pohon bisa bisa mengurangi titik banjir di Kota Bandung. Ke depan lokasi tempat penanaman pohon juga bisa menjadi ruang publik bagi masyarakat.

Revisi UU IKN Akomodir Hak Kelola Tanah Sampai 180 Tahun
Indonesia
Revisi UU IKN Akomodir Hak Kelola Tanah Sampai 180 Tahun

Pemerintah juga mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang dilayangkan terhadap UU IKN.

Ribka Tjiptaning Ingatkan Stunting Bisa Jadi Bencana Sosial
Indonesia
Ribka Tjiptaning Ingatkan Stunting Bisa Jadi Bencana Sosial

Tjiptaning memastikan pihaknya sangat menaruh perhatian atas masalah stunting di tanah air. Selain memperkuat mengenai kebijakan, PDIP juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi.

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres
Indonesia
Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang belum menentukan arah koalisinya.

Usut Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan TNI
Indonesia
Usut Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan TNI

"Ketiga saksi diperiksa terkait proses penyelamatan Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT), khusus kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Air Bus, pengadaan ground segment dengan Navayo maupun Jasa Konsultasi dengan Hogen Lovells, Détente, dan Telesat," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Senin

Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024
Indonesia
Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024

Surya Paloh mengatakan, lebih baik tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) apabila pesta demokrasi itu mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.

5 Titik Ruas Tol Jakarta - Cikampek dalam Perbaikan hingga Selasa (27/9)
Indonesia
5 Titik Ruas Tol Jakarta - Cikampek dalam Perbaikan hingga Selasa (27/9)

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melakukan pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan di Tol Jakarta-Cikampek di Jawa Barat mulai Jumat (23/9) petang.

Dukung DP Nol Rupiah Anies, Bank DKI Siapkan Layanan Perbankan
Indonesia
Dukung DP Nol Rupiah Anies, Bank DKI Siapkan Layanan Perbankan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru meresmikan sebanyak 1.348 unit rumah susun (rusun) down payment (DP) Rp 0 di Jakarta Timur, Kamis (8/9) pagi.

Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun
Indonesia
Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun

Anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp 198 triliun jika harga Pertalite dan solar tidak naik.

[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Pasrah, Barang Bukti Tengkorak Disita Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Pasrah, Barang Bukti Tengkorak Disita Polisi

Sebuah video memperlihatkan gambar Ferdy Sambo dan tengkorak-tengkorak,