Istana Bantah Jokowi Mendadak Naikkan Tukin Bawaslu, Usulan Sudah dari Oktober

MerahPutih.com - Pihak Istana membantah kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Setjen Bawaslu) bukan mendadak diputus jelang pencoblosan 14 Februari besok. Usulan kenaikan tukin Setjen Bawaslu itu sudah diajukan menteri terkait sejak Oktober 2023 lalu.

"Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri PANRB, yaitu pada bulan Oktober 2023 lalu," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa (13/2).

Baca Juga:

Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tukin Bawaslu H-2 Pencoblosan

Ari menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja itu berbasis kenaikan penilaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Bawaslu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Tahun 2021, yaitu sebesar 68,80 poin, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,95 poin.

Karena itu, kata Ari, Kementerian PANRB mengusulkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu dinaikkan dari semula 60 persen menjadi 70 persen. "Besaran kenaikan tunjangan kinerja tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu," imbuhnya, dikutip dari Antara

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2).

Baca Juga:

TPN Lapor Kejanggalan Aplikasi Sirekap KPU ke Bawaslu

Dalam lembar salinan Perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp 29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024. (*)

Baca Juga:

Lapor ke Sini Jika Temukan Serangan Fajar 14 Februari