[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin vtube. (Foto: tangkapan layar mafindo)

MerahPutih.com - Beredar sebuah postingan dari akun Facebook Andi Sry memposting beberapa tangkapan layar berupa surat-surat yang diklaim adalah surat izin Vtube yang sudah keluar dan dilindungi pemerintah.

Postingan tersebut disukai 15 kali, dikomentari 3 kali, dan disebarkan kembali 2 kali.

“Buat saudaraku semuanya yg belum gabung Di vtube ayooo gabung Karena saat ini Vtube telah dilindungi pemerintah Dan Surat izin sudah keluar"

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta

FAKTA

Berdasarkan dari lampiran dari ojk.go.id yang berjudul “Lampiran II Juni Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi”, terdapat nama PT Future View Tech (Vtube) dengan keterangan “Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000-Rp70.000.000 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan”.

Hal ini membuktikan bahwa Vtube termasuk investasi ilegal karena menerapkan skema ponzi sehingga diblokir oleh Kominfo pada 15 Februari 2021 hingga melakukan normalisasi kepada SWI.

Ilustrasi uang. (Foto: Antara)
Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

Surat izin yang diklaim melindungi Vtube sudah dihapus pada website Kominfo tetapi masih terdapat pada aset website Vtube dan terlihat pada surat tersebut bahwa tanda daftar dari surat tersebut tidak berlaku jika pendaftar tidak menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi hingga 10 Maret 2021 dan terlihat tidak ada cap dan tanda tangan resmi dari Kominfo yang membuat surat tersebut menjadi sah.

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK dan hingga saat ini belum ada pemberitahuan bahwa Vtube telah mengurus perizinan ke OJK.

KESIMPULAN

Melihat dari penjelasan tersebut, klaim Vtube dilindungi pemerintah dan surat-surat izinnya sudah keluar adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
838 Ribu Usaha Mikro Segera Dapat Banpres Rp2,4 Juta
Indonesia
838 Ribu Usaha Mikro Segera Dapat Banpres Rp2,4 Juta

Sasaran penerima manfaat ditargetkan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro. Hingga 11 Agustus 2020, proses pengumpulan data penerima manfaat telah mencapai 17,52 juta.

Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok
Indonesia
Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada libur Natal tetap buka. Kami hanya membatasi 350 orang pendaki setiap harinya," ujar Titis, Sabtu (26/12).

Mabes Polri Masih Cek Identitas Pelaku Serangan Teror
Indonesia
Mabes Polri Masih Cek Identitas Pelaku Serangan Teror

Berdasarkan video yang diterima, Rabu (31/3), perempuan tersebut mengenakan baju hitam.

ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK
Indonesia
ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK

ICW meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Zona Hijau COVID-19 Nyaris 60 Persen di Seluruh Indonesia
Indonesia
Zona Hijau COVID-19 Nyaris 60 Persen di Seluruh Indonesia

Data tersebut, menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 sudah rendah di sebagian besar wilayah Indonesia

6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur
Indonesia
6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur

Ia mengakui ada janji KPK sendiri yang akan mengurangi OTT dengan memperbanyak pencegahan.

Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Pihak sekolah harus membuat pakta integritas yang kemudian diserahkan kepada Disdik DKI. Tetapi, mereka tidak perlu asesmen dari awal.

Terus Dikubur, 2 Tahun Lagi Kasus Munir Kedaluwarsa
Indonesia
Terus Dikubur, 2 Tahun Lagi Kasus Munir Kedaluwarsa

Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan.

DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia
Indonesia
DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia

DPR mendukung langkah-langkah TNI dalam rangka menemukan kapal KRI Nanggala 402, termasuk bekerja sama dengan tentara negara-negara sahabat.