[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan angkapan layar media sosial soal hoaks SBY ingin membantu Jokowi tapi partainya ada di luar pemerintahan. (Foto: MP/Turnbachkoax.id)

MerahPutih.com - Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Aprizal Khoiro yang dibagikan di grup Denny Siregar Fans.

Tampak dalam postingan-nya membagikan hasil screenshot artikel berita yang berjudul “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di dalam Pemerintahan”, serta ditambahkan komentar SBY di masa pemerintahannya yang dinilai meninggalkan proyek mangkrak dan berbagai peninggalan kasus mega korupsi.

NARASI:

“Apa maksud UCAPANNYA yach? Apa ingin anaknya dipanggil untuk dijadikan MENbaperan?”Sudah cukup 10 tahun SBY memimpin di pemerintahan, meninggalkan banyak proyek mangkrak dan berbagai peninggalan kasus mega korupsi JIWASRAYA (6 terdakwa masuk bui) dan ASABRI (sedang dalam proses perampasan hasil korupsi para pelaku)

(Judul berita)

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di dalam Pemerintahan"

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Vietnam Kendalikan COVID-19 Dengan Air Lemon Panas

FAKTA:

Setelah ditelusuri Mafindo menggunakan mesin pencarian Google, ditemukan bahwa judul artikel “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di dalam Pemerintahan”, adalah hasil editan. Artikel tersebut tayang di bizlaw.id (12/8/2020).

Keseluruhan isi artikel mirip dengan artikel berita yang tayang di kompas.com (11/8/2020) dengan judul “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi”. Judul artikel serupa juga tayang di kontan.co.id (12/8/2020).

Isi kedua berita tersebut menyebutkan bahwa masyarakat jangan menyalahkan Presiden Jokowi atas krisis ekonomi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, karena krisis ekonomi juga menjadi persoalan terbesar di semua negara di dunia.

SBY menyampaikan hal tersebut saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

“Jadi jangan salahkan Presiden Jokowi, jangan salahkan pemerintah, kenapa Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ya, karena secara global, secara dunia sertaan dari pandemi COVID-19 ini adalah gejolak, bahkan krisis ekonomi”.

Kemudian, SBY juga meminta pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah dengan pemberian bantuan sosial serta bantuan langsung tunai (BLT).

“Yang terpukul mereka-mereka yang golongan bawah maka bansos apa pun berikan. Amerika keluarkan BLT, banyak yang keluarkan BLT, dulu saya juga keluarkan BLT,” ujarnya.

Tangkapan layar media sosial soal hoaks SBY ingin membantu Jokowi tapi partainya ada di luar pemerintahan. (Foto: MP/Turnbachkoax.id)
Tangkapan layar media sosial soal hoaks SBY ingin membantu Jokowi tapi partainya ada di luar pemerintahan. (Foto: MP/Turnbachkoax.id)

Ungkapan SBY “jangan salahkan Presiden Jokowi” juga dapat ditemukan di channel YouTube KOMPASTV. Video yang merekam SBY saat launching buku Monograf di Cikeas berjudul “Krisis Ekonomi di Depan Mata, SBY Minta Warga Tak Salahkan Presiden”. Ungkapan tersebut dapat ditemukan di menit ke-00:00:06 hingga 00:00:33.

Dalam artikel berita maupun video yang diliput kompas.com serta kontan.co.id, menyebutkan bahwa SBY justru ingin membantu namun tidak secara langsung karena partainya tidak ada di pemerintah.

“Saya pribadi ingin membantu meskipun tidak secara tidak langsung karena partai yang dulu saya pimpin tidak di pemerintahan”, ujarnya. Ungkapan ini dapat dilihat di video pada menit ke- 00:06:06 hingga 00:06:14.

Bahkan, arikel berita dari bizlaw.id yang memakai judul editan, dalam isinya tidak ada sama sekali menyebutkan SBY berkata “Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di Dalam Pemerintahan”.

Namun justru sama seperti artikel di kompas.com bahwa SBY ingin membantu pemerintah tapi secara tidak langsung.

Baca Juga:

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

KESIMPULAN:

Berdasarkan data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa hasil screenshot judul berita oleh Aprizal Khoiro adalah hasil editan dan termasuk kategori hoaks atau konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pascateror KKB, Pelayanan Penerbangan ke Wangbe Ditutup Sementara
Indonesia
Pascateror KKB, Pelayanan Penerbangan ke Wangbe Ditutup Sementara

Pelayanan penerbangan ke Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, ditutup sementara pasca teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pilot pesawat Susi Air yang terjadi Jumat (12/3).

Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana
Indonesia
Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana

"Kalau menyangkut soal dokumen dan peristiwa nasional bisa saja Bareskrim yang menangani," ungkap Petrus.

Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK
Indonesia
Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK

Skenario Presiden Joko Widodo (Widodo) sudah jelas menguntungkan koruptor

DPO Teroris Ditangkap di Pasar Minggu, Tiga Masih Buron
Indonesia
DPO Teroris Ditangkap di Pasar Minggu, Tiga Masih Buron

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tersangka Pembobolan Rekening Nasabah Ternyata Tengah Disidang Kasus Lain
Indonesia
Tersangka Pembobolan Rekening Nasabah Ternyata Tengah Disidang Kasus Lain

Polri berencana mengirim surat permohonan izin pemeriksaan ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa Kepala Maybank Cipulir bernama Albert.

Sisa Waktu 2 Bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda-nunda Pembahasan Anggaran 2021
Indonesia
Sisa Waktu 2 Bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda-nunda Pembahasan Anggaran 2021

Pembahasan anggaran tersebut sudah terlambat hampir 3 bulan dari jadwal.

LPS Diminta Lindungi Simpanan di Uang Elektronik
Indonesia
LPS Diminta Lindungi Simpanan di Uang Elektronik

"Pandemi telah mendorong masyarakat untuk lebih sering melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun sayangnya, infrastruktur perlindungan atas transaksi keuangan elektronik belum maksimal," kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin.

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang
Indonesia
UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Pusat akan mengesahkan RDTR/RTRW jika dalam dua bulan Peraturan Daerah terkait tata ruang tersebut tidak disahkan kepala daerah.

Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba
Indonesia
Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba

Keponakan Ashanty itu diamankan bersama tiga orang lainnya usai dicek dalam kondisi positif narkoba.

HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT
Indonesia
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT

Empat buah tumpeng melengkapi kejutan manis tersebut.