[Hoaks atau Fakta]: Nadiem Larang Pemakaian Jilbab di Sekolah Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Beredar postingan dari akun Facebook Andema ID yang mengunggah sebuah gambar diketahui adalah Nadiem Makarim dengan narasi berisikan klaim jika Menteri Pendidikan melarang pemakaian jilbab di sekolah.

Postingan tersebut disukai 51 kali, dikomentari 51 kali, dan disebarkan kembali 326 kali.

NARASI

“ALLAH MAHA TAHU KAPAN WAKTUNYA MEMBUKA KEDOK ORANG YG DZALIM

MENDIKBUD SAAT MENGANTAR ANAKNYA DI BAPTIS..PANTAS SAJA DIA MELARANG PEMAKAIAN JILBAB DI SEKOLAH

WONG AGAMANYA BERSEBRANGAN”

Baca Juga:

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

FAKTA

Tiga Menteri Jokowi yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani dan menerbitkan regulasi baru.

Aturan tersebut melarang memaksa dan mewajibkan pemakaian seragam agama tertentu yang berlaku untuk siswa hingga guru di sekolah negeri.

“Institusi sekolah tidak boleh lagi mewajibkan siswa maupun tenaga kependidikan menggunakan seragam dengan atribut keagamaan tertentu. Agama apa pun itu. Penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri merupakan keputusan murid dan guru sebagai individu,” kata Nadiem Makarim pada saat penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada (3/2) lalu.

Isi Surat dari SKB 3 menteri terdiri dari 6 aturan, yaitu:

Regulasi seragam hanya berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah;

Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar: a) Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. b) Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota. Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan pemerintah lainnya. c) Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. d) Kemenag melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemerintahan Aceh.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, klaim Nadiem melarang pemakaian jilbab di sekolah adalah tidak benar, keputusan SKB 3 menteri mengatur pelarangan ataupun mewajibkan pemakaian artibut agama tertentu sehingga termasuk dalam kategori Konten yang menyesatkan atau misleading content. (Asp)

Baca Juga:

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Vaksinasi COVID-19 Yogyakarta Tahap Kedua Ditargetkan 3.200 Orang per Hari
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Yogyakarta Tahap Kedua Ditargetkan 3.200 Orang per Hari

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memulai vaksinasi massal pada 1 Maret 2021. Target individu yang terima vaksin COVID-19 sebanyak 3.200 orang per hari.

Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih
Indonesia
Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih

“Kami menyambut baik pemerintah yang telah memesan dan akan memulai vaksinasi dalam waktu dekat," kata Ferry.

KKB Berondong Kendaraan Logistik, Tiga Anggota TNI Luka Ringan
Indonesia
KKB Berondong Kendaraan Logistik, Tiga Anggota TNI Luka Ringan

Kendaraan militer ditembaki dari jarak sekitar 200 meter

Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat
Indonesia
Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan KBM tatap muka di sekolah pada Juli 2021.

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN
Indonesia
Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran, bukan pelaksana litbangjirap

Perpustakaan Nasional Ditutup
Indonesia
Perpustakaan Nasional Ditutup

Empat pegawai Perpusnas RI yang bertugas di gedung tersebut dinyatakan positif terpapar COVID-19.

KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Dalam kasus tersebut, nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut dalam konstruksi perkara

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam

KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik
Indonesia
KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik

Bowo selaku mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama M Nasir.