Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melarang sekolah mewajibkan siswa atau tenaga pendidik untuk memakai seragam kekhususan agama tertentu.

Pernyataan mantan bos Gojek ini disampaikan saat penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai aturan seragam sekolah, Rabu (3/2).

Baca Juga

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

"Penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri merupakan keputusan murid dan guru sebagai individu," kata Nadiem.

SKB Tiga Menteri itu mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nadiem menjelaskan sekolah tidak boleh melarang atau memaksakan penggunaan atribut keagamaan pada siswa dan guru.

Ilustrasi seragam sekolah. Foto: Istimewa

Dengan ditandatanganinya SKB tersebut, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan penggunaan seragam dengan atribut keagamaan paling lama 30 hari sejak keputusan itu ditetapkan.

“Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan,” tegasnya dikutip Antara

Pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah , pendidik, dan atau tenaga kependidikan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

Khusus untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama itu sesuai dengan kekhususan Aceh.

Nadiem meminta masyarakat turut terlibat dalam pemantauan SKB Tiga Menteri tersebut.

"Masyarakat harus terlibat, baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat. Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini melalui pusat layanan yang disediakan Kemendikbud. Kami akan monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Kemendikbud juga membuka posko aduan dan pelaporan terkait pelanggaran, yakni melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud, pusat panggilan 177, portal ult http://ult.kemdikbud.go.id, email pengaduan@kemdikbud.go.id, dan portal lapor http://lapor.kemdikbud.go.id. (*)

Baca Juga

Putri Zulhas Pertanyakan Keputusan Menteri Nadiem yang Belum Buka Aktivitas Perkuliahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Alternatif Lokasi Sirkuit Formula E di Jakarta
Indonesia
Lima Alternatif Lokasi Sirkuit Formula E di Jakarta

Kami akan lakukan fisibility studies

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI
Indonesia
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI
Indonesia
Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI

"Tiga tersangka," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa (6/4).

Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya

Jadi, barang-barang yang ada di sini itu karena memang lokasi barangnya ada di Jakarta

Eks Kabais: Wakil Panglima TNI Jabatan Semu
Indonesia
Eks Kabais: Wakil Panglima TNI Jabatan Semu

Jabatan wakil batalion, itu jelas fungsi dan tugasnya

Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker
Indonesia
Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker

Belum dapat memastikan apakah Napoleon bakal dipecat atau tidak sebagai anggota Korps Bhayangkara.

Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

Pemerintah pusat telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022.

Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga
Indonesia
Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga

Jawa Barat harus puas meraih gelar juara kedua Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua.

Ketua DPD: Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan
Indonesia
Ketua DPD: Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan

LaNyalla menilai, seringkali situasi seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis

Firli Perintahkan Anak Buah Ungkap Penyebar Sprindik Palsu Erick Thohir
Indonesia
Firli Perintahkan Anak Buah Ungkap Penyebar Sprindik Palsu Erick Thohir

"Deputi penindakan saya perintahkan untuk ungkap siapa pelakunya," tegas Ketua KPK Firli.