[HOAKS atau FAKTA] : Ikut Yenny Wahid, Partai Buruh Dukung Anies di Pilpres 2024

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 05 Februari 2024
[HOAKS atau FAKTA] : Ikut Yenny Wahid, Partai Buruh Dukung Anies di Pilpres 2024

(Foto: Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kanal Youtube GARUDA POLITIK belum lama ini mengunggah video dengan klaim Partai Buruh deklarasikan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Hal ini terjadi dikarenakan efek besar dari Yenny Wahid yang disebut mendukung Anies juga.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : KPU Susupkan 52 Juta Pemilih Pemilu 2024 dalam Daftar Pemilih Sementara

NARASI

“Efek besar dari Yenny Wahid ! Kini partai buruh resmi deklarasikan Anies presiden 2024”


FAKTA

Tidak ditemukan informasi valid dalam video yang mendukung klaim tersebut.

Cuplikan dalam video merupakan kumpulan video yang tidak saling berkaitan. Salah satunya adalah cuplikan Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada 11 Februari 2023 lalu.

Dalam konsolidasi tersebut, Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta konsolidasikan Penolakan Isi Perpu Cipta Kerja, Kebijakan Jalan Berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) dan RUU Kesehatan serta Pemenangan Dalam Pemilu Tahun 2024.

Sedangkan faktanya, yang memberikan dukungan kepada Anies bukanlah Partai Buruh, melainkan Poros Buruh untuk Perubahan DKI Jakarta. Deklarasi tersebut dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jakarta Timur, pada 15 November 2023.

Baca Juga:

Tensi Politik Makin Panas, Menkominfo Ingatkan Jaga ‘Jempol’ Saat Bermedsos

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak akan memilih dan memberikan dukungan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden pada Februari 2024.

Ia beralasan tidak ada satu pun kandidat capres dan cawapres yang bersedia melakukan kontrak politik dengan buruh.

Selain itu, para kandidat juga tidak mau menghadiri undangan yang disampaikan Partai Buruh untuk berdialog.

Selain itu, Yenny Wahid yang disebut memberikan dukungan kepada Anies juga merupakan informasi yang salah.

Saat ini, Yenny Wahid merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

KESIMPULAN

Deklarasi dukungan bukan diberikan oleh Partai Buruh, melainkan oleh Poros Buruh Untuk Perubahan. Keduanya tidak saling terafiliasi. (knu)

Baca Juga:

Menkominfo Petakan Hoaks Pemilu Terbanyak Seliweran di Facebook

##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Beredar informasi peserta Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara dipungut bayaran. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Pengendara sepeda motor yang berkendara menggunakan sendal jepit akan ditilang, denda Rp 250 ribu. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp 5 Juta Bergambar Soekarno
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Bank Indonesia menerbitkan uang kertas pecahan Rp 5 Juta bergambar Soekarno. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp 5 Juta Bergambar Soekarno
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bakal Ubah IKN Jadi Markas Besar TNI
Beredar unggahan di media sosial yang menyebut Prabowo akan mengubah IKN jadi markas besar TNI. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bakal Ubah IKN Jadi Markas Besar TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : SPBU bakal Dijaga Petugas Samsat untuk Menilang Penunggak Pajak
Pertamina menegaskan tidak ada kebijakan semacam itu dalam pelayanan.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : SPBU bakal Dijaga Petugas Samsat untuk Menilang Penunggak Pajak
Bagikan