Habiburokhman Sarankan Hak Angket Digulirkan untuk Pemilu 2029

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman usai Silaturahmi Partai KIM di Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/11/2023). (ANTARA/Sanya Dinda)
MerahPutih.com - Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak khawatir dengan adanya wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, Pilpres 2024 sudah dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga:
Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, DPR : Agar Tak Picu Kecurigaan
“Rakyat sudah memutuskan. Ya sudahlah untuk pemilu sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu," kata Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/3).
Kebetulan, Prabowo- Gibran kini unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Menurut Habiburokhman, bila hak angket itu tujuannya untuk perbaikan pemilu, baiknya hal itu diberlakukan untuk Pemilu 2029 mendatang.
Baca juga:
Klaim Punya Banyak Bukti, Pakar Hukum Tantang Nyali DPR Ajukan Hak Angket
"Kenapa? Sisa waktu delapan bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat misalnya pengesahan undang- undang yang tertinggal," tegas Habiburokhman.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyarankan, hak angket itu baiknya diganti dengan rapat-rapat internal dengan komisi terkait, seperti di Komisi II, KPU, dan Bawaslu. Termasuk juga berkoordinasi dengan para penegak hukum.
Baca juga:
"Tetap saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan kecurangan bisa disampaikan," tuturnya.
Sekedar informasi, beberapa fraksi di DPR sudah menyampaikan aspirasi mengenai hak angket dalam rapat paripurna. Yakni PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja

DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo, DPR: Harus Sesuai Prosedur

Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional

DPR Resmi Bentuk Pansus Hak Angket Haji 2025 Buntut Jemaah Tak Terpenuhi Hak-haknya

DPR Ngebut Bahas RUU KUHAP Hanya 2 Hari, Ternyata Ini Alasannya

Penyusunan RUU KUHAP Disebut Ugal-ugalan, Ketua Komisi III DPR Menolak Keras

Ketua Komisi III DPR: Selama Janur Kuning Paripurna Belum Diketuk, Masukan untuk RUU KUHAP Masih Diterima

Ketua Komisi III DPR: KUHAP Lama Lebih Berbahaya, KUHAP Baru Lebih Progresif

Habiburokhman Tegaskan Aturan Penyadapan Tidak Dibahas di RUU KUHAP

Ketua Komisi III Tantang Publik Menginap di DPR Kawal Revisi KUHAP: Camilan Disiapkan, Uang Lembur Minta Bos
