Gedung DPR Dianggap Belum Layak Jadi RSD COVID-19: Ruangan Miring Hingga Kamar Mandi Cuma Enam Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Merahputih.com - Pimpinan DPR akhirnya angkat suara terkait wacana menjadikan sebagian kompleks parlemen menjadi RS Darurat COVID-19.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada sejumlah kendala yang ditemui saat pengecakan gedung DPR/MPR untuk RSD COVID-19. Misalnya, permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak sehingga sulit untuk dijadikan ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco, Senin (12/7).

Baca Juga:

Kurangi Pengangguran Akibat PPKM Darurat, DPR Desak UMKM Dapat Insentif

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, DPR memiliki gedung 23 lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 30 ruangan per lantai yang diperkirakan dapat menampung 2-3 orang per ruangan.

Dengan jumlah kamar mandi hanya cuma enam di setiap lantai. Kemudian lift yang model lama menyulitkan bed melintas. "Lalu kemudian sampah disinfeksiusnya mesti kita perhitungkan bagaimana supaya tidak membuat masalah baru," kata Dasco.

Sementara untuk lapangan yang berada di Kompleks Parlemen, bisa dimanfaatkan menjadi rumah sakit darurat dengan menggunakan tenda.

Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Namun berbagai hal, seperti fasilitas dokter dan perawat, tempat obat-obatan, hingga pembuangan sampah medis perlu dipikirkan dengan matang.

"Nah ini apakah kemudian secara teknis efisien atau tidak cuma memakai yang (lapangan) 80x90 meter," ujar Dasco.

Untuk itu, ia mengusulkan tempat lain menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Beberapa di antaranya adalah gedung olah raga yang berada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). "Ada Istora, ada beberapa gedung lah ya yang bisa digunakan," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Baca Juga:

Wacana RS COVID-19 Khusus Pejabat, DPR: Tidak Perlu Ada Perlakuan Istimewa

Sebelumnya, penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Kompleks Parlemen Senayan menjadi rumah sakit (RS) darurat penanganan COVID-19. Usulan tersebut dikatakannya melihat banyaknya pasien yang terlantar karena kondisi rumah sakit yang sudah penuh.

"Kalau memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid-19 terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid-19. Ada pendapat lain? #Liberte!," kata Benny dalam cuitannya di akun Twitter resmi miliknya @BennyHarmanID yang sudah dikonfirmasi, Jumat (9/7). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Patroli Bareng Disnaker DKI, Polda Metro: Bukan Kucing-kucingan Tapi Dilandasi Kesadaran
Indonesia
Patroli Bareng Disnaker DKI, Polda Metro: Bukan Kucing-kucingan Tapi Dilandasi Kesadaran

Nah yang sudah dikasih tahu, yang sudah diingatkan masih seperti itu, maka masuk dalam kualifikasi menghalang-halangi

Mulai Besok, KA Kaligung Rute Cirebon-Semarang Kembali Beroperasi
Indonesia
Mulai Besok, KA Kaligung Rute Cirebon-Semarang Kembali Beroperasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 kembali mengoperasikan kereta api (KA) lokal Kaligung rute Stasiun Cirebon Prujakan ke Semarang Poncol di Jawa Tengah, mulai Senin (4/10).

KPK Tahan Wali Kota Ambon
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi

Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Dinilai Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Dinilai Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi

Pengurangan hukuman Jaksa Pinangki yang diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia

Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM
Indonesia
Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM

Sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia, maka pencegahan penyebaran virus COVID-19 perlu dilakukan.

Pasien COVID-19 Meninggal di Sumut Capai 1.046 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 Meninggal di Sumut Capai 1.046 Orang

Jumlah pasien corona yang meninggal di daerah itu, hingga 30 Mei 2021, sudah mencapai 1.046 orang.

Belasan Siswa dan Guru Positif COVID-19 Selama PTM Kota Bandung
Indonesia
Belasan Siswa dan Guru Positif COVID-19 Selama PTM Kota Bandung

Ada 14 orang siswa dan guru dinyatakan positif COVID-19, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

Penambahan infrastruktur jaringan listrik untuk PON Papua membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lain, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun kegiatan olahraga berikutnya.

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/6) hari ini.

Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak
Indonesia
Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.