Kurangi Pengangguran Akibat PPKM Darurat, DPR Desak UMKM Dapat Insentif UMKM Makanan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta kembali mengelontorkan insentif kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Karena dampak lanjutan dari kesulitan UMKM adalah terjadinya pengangguran.

"PPKM Darurat membuat ruang gerak UMKM bertambah sulit," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/7).

Baca Juga:

PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja

Menurut Willy, pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang sistem kesehatan, tetapi juga hampir melumpuhkan aktivitas perekonomian. COVID-19 membuat para pelaku UMKM mengalami tekanan berat sebagai akibat pembatasan sosial dan modal kerja yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Ia pun mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk melindungi sekaligus mengembangkan UMKM dengan mendorong UMKM masuk dalam sistem online. Namun, harus diakui bahwa tidak mudah mengubah pola kerja UMKM yang terbiasa offline menjadi online.

Willy mengharapkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang sedang berjalan tidak terhenti setelah pemberlakuan PPKM darurat berakhir. Bantuan ini tetap berlanjut selama pandemi.

"Tidak sedikit UMKM yang kelasnya rumahan itu sudah terjerat dengan pinjaman yang berbunga besar," ujarnya.

Ia menyoroti permodalan UMKM yang perlu mendapat perhatian khusus walau para pelaku UMKM sudah punya akses ke perbankan. Namun, hal ini saja belum memadai. Pemerintah melalui OJK perlu membuat skema relaksasi kredit, penghapusan bunga, dan skema durasi pengembalian pinjaman yang diperpanjang.

Kebijakan ini, menurut dia, untuk memberi kesempatan bagi UMKM agar bisa bergerak dan memperoleh penghasilan sebelum tiba kewajiban mengembalikan pinjaman.

"Kami ingin UMKM ini kembali sehat dan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sumber pembelajaran untuk menghadapi situasi baru ke depannya. Dorongan pasar digital perlu terus dipenetrasikan kepada para pelaku UMKM," tuturnya.

Angkringan. (Foto: Ismail)
Angkringan. (Foto: Ismail)

Dari data, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga semester I 2021 telah mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu Rp 699,43 triliun. Realisasi anggaran PEN sebesar Rp 252,3 triliun tersebut di antaranya meliputi PKH sebesar Rp 13,96 triliun bagi 9,9 juta KPM dari total alokasi untuk tahun ini sebesar Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

Kemudian, kartu sembako yang realisasinya hingga Juni 2021 sebesar Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM dari total alokasi 2021 sebesar Rp40,19 triliun bagi 18,8 juta KPM. Realisasi BLT dana desa sampai Juni mencapai Rp4,99 triliun bagi 5 juta KPM dari total pagu Rp28,8 triliun untuk tahun ini bagi 8 juta KPM.

Realisasi juga terdiri atas kartu prakerja yang hingga semester I-2021 mencapai Rp 10 triliun kepada 2,8 juta peserta dari total pagu Rp 20 triliun.

Di tengah PPKM mikro dan PPKM darurat, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang diperpanjang implementasinya.

Perpanjangan implementasi insentif pemerintah meliputi diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan sasaran 32,6 juta pelanggan dan total anggaran Rp7,58 triliun dari alokasi semester I Rp5,67 triliun dan penambahan Rp1,91 triliun.

Bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen juga diperpanjang menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan sasaran 1,14 juta pelanggan dan total anggaran Rp 1,69 triliun yaitu dari alokasi semester I Rp 1,27 triliun dan tambahan dana Rp 0,42 triliun.

Bantuan produktif ultramikro (BPUM) turut diperpanjang menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan penambahan target sebanyak 3 juta penerima baru dan total anggaran Rp 15,36 triliun bagi 12,8 juta usaha mikro.

Bansos tunai diperpanjang dua bulan dengan 10 juta KPM dan total anggaran Rp18 triliun yaitu dari alokasi semester I Rp 11,9 triliun dan terdapat tambahan Rp 6,1 triliun. (Asp)

Baca Juga:

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum
Indonesia
Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menangkap dan menetapkan tersangka dua orang anak buah Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi.

12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta
Indonesia
12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta

Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun

Ini Pesan Khusus Ma'ruf Amin ke Sang Anak di Hari Pencoblosan
Indonesia
Ini Pesan Khusus Ma'ruf Amin ke Sang Anak di Hari Pencoblosan

Calon wali kota Tangsel nomor urut dua Siti Nur Azizah meminta restu pada ayahnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin.

Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?
Indonesia
Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?

Namun, polisi tidak melarang adanya aksi penyampaian pendapat

Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur
Indonesia
Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur

Kementerian agama yang dia pimpin termasuk diantara yang punya ’hutang’ banyak pada keluarga Presiden ke-4 RI tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna Berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna Berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac

Beredar informasi dari akun Twitter @laksmanaspy berupa narasi disertai sebuah video dengan klaim bahwa vaksin Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna berafiliasi dengan bluetooth dengan jaringan 5G kecuali Sinovac.

Usulkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Politikus PDIP: 'Mas Jawa Tengah' Paling Jadi Menteri
Indonesia
Usulkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Politikus PDIP: 'Mas Jawa Tengah' Paling Jadi Menteri

Effendi menyebut dalam internal partai ada aturan yang harus diikuti

Tujuh PPSU Positif Corona, Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup
Indonesia
Tujuh PPSU Positif Corona, Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup

Penutupan itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut.

Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tau siapa yang harus ditanya, yang harus diklarifikasi, yang harus dipanggil," terang politikus Gerindra ini.

Vaksinasi Merdeka Gelombang Dua, Polda Metro Gempur Wilayah Penyangga Ibu Kota
Indonesia
Vaksinasi Merdeka Gelombang Dua, Polda Metro Gempur Wilayah Penyangga Ibu Kota

Pada Vasinasi Merdeka tahap pertama selama 17 hari, Polda Metro Jaya berhasil memberikan vaksin sekitar 99 persen warga Jakarta.