Wacana RS COVID-19 Khusus Pejabat, DPR: Tidak Perlu Ada Perlakuan Istimewa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Oji/Man

MerahPutih.com - Wacana rumah sakit khusus pejabat yang dilontarkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Rumaseuw mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.

Legislator fraksi Partai NasDem itu menilai, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.

Baca Juga

Anies Klaim 5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19

"Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," ucap Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/7).

Sahroni menegeaskan pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan.

Seorang tenaga kesehatan mengendarai kendaraan yang membawa sepatu untuk disterilkan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Menurut Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono, mereka menambah jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 7.394 dari 5.994 akibat tingginya penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Seorang tenaga kesehatan mengendarai kendaraan yang membawa sepatu untuk disterilkan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Menurut Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono, mereka menambah jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 7.394 dari 5.994 akibat tingginya penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan.

"Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujaralumnus Universitas Pelita Bangsa ini.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara.

Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat. (Asp)

Baca Juga

COVID-19 Jadi Musuh Tak Terlihat Kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Segera Tetapkan Tersangka Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Polda Metro Segera Tetapkan Tersangka Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq

“Usai ini maka kami akan gelar perkara, nanti hasilnya akan diumumkan kembali,” tukasnya.

Survei New Indonesia Research & Consulting: Ganjar Salip Prabowo, Anies Jauh Tertinggal
Indonesia
Survei New Indonesia Research & Consulting: Ganjar Salip Prabowo, Anies Jauh Tertinggal

Elektabilitas gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya di angka 14,3 persen

KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS

KPU telah menyediakan masker sebanyak 20 persen dari jumlah pemilih dalam DPT TPS

Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP
Indonesia
Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP

Bagi usaha yang tidak terdampak dia harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Anies Akui Pendaftaran PPDB Bermasalah
Lainnya
Anies Akui Pendaftaran PPDB Bermasalah

Disdik DKI bakal melakukan perpanjangan masa pendaftaran hingga dengan Jumat 11 Juni 2021 mendatang, Pukul 14:00 WIB.

Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam

Kebijakan tersebut berlaku pada pelanggan kereta api (KA) jarak jauh sebagai syarat perjalanan mulai Kamis (1/4).

Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra

Saksi AKP Adi Setya dalam persidangan menunjukkan bukti pengiriman gambar surat jalan palsu Djoko Tjandra

DPRD Yakin Pengaturan Jam Tutup Pasar Tanah Abang Tak Matikan Pedagang
Indonesia
DPRD Yakin Pengaturan Jam Tutup Pasar Tanah Abang Tak Matikan Pedagang

Sekarang menjadi terhambat karena dibatasi gerak orang

Resmi Diizinkan di Indonesia, Vaksin AstraZeneca Miliki Efek Samping Nyeri Otot hingga Mual
Indonesia
Resmi Diizinkan di Indonesia, Vaksin AstraZeneca Miliki Efek Samping Nyeri Otot hingga Mual

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat alias emergency use of authorization (UEA) untuk vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca.

DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik
KPR
DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik

Kebijakan pelonggaran uang muka KPR dan kredit kendaraan bermotor bukan sebuah keharusan, melainkan bank sentral memberikan ruang relaksasi.