Eks Pegawai Sebut Ada Tangan Berkuasa yang Ingin Membunuh KPK Ilustrasi. (ANTARA)

MerahPutih.com - Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menyebut ada pihak-pihak yang memang berupaya melemahkan lembaga antirasuah. Hal itu tercermin dari upaya memecat pegawai KPK yang berintegritas lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Orang-orang yang selama ini berjuang tegak lurus di atas integritas itu dengan mudah dipatahkan oleh enggak tahu ini tangan siapa. Saya kira tangan-tangan yang berkuasa dan tentu inilah yang terjadi di internal KPK hari ini," kata Nanang saat dikonfirmasi, Sabtu (29/5).

Baca Juga

Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan

Nanang menilai KPK saat ini menghadapi sakratul maut. Di sisi lain, menurut dia, negara memang tidak berniat memberantas korupsi di negeri ini. Hal itu melihat praktik TWK untuk menjegal para pegawai KPK berintegritas.

"Selanjutnya, kita sudah tidak punya lagi standar nilai-nilai integritas, tidak punya lagi standar wawasan kebangsaan yang seperti apa yang diharapkan negara ini. Dan terakhir tentu kita sangat menyayangkan dan tentu beriba hati anak-anak yang 75 pegawai KPK itu plus mereka yang sekarang masih berjuang di KPK," ujarnya.

Nanang Farid Syam
Nanang Farid Syam

Nanang menyatakan, dirinya juga pasti akan menolak pelaksanaan TWK yang bermasalah itu. Dia menyatakan tidak keberatan apabila dipecat sebagai pegawai KPK.

"Saya enggak akan ikut sesuatu yang tidak benar. Dulu saya ambil langkah keluar karena melihat sesuatu ketidakberesan ini," imbuhnya.

Menurut Nanag, puluhan alumni KPK juga memantau perkembangan kasus tersebut. Termasuk pimpinan KPK jilid pertama dan para pegawai lembaga antirasuah yang kini sudah kembali ke polisi, kejaksaan, dan instansi lainnya. Dia menyatakan pihaknya terus memberikan dukungan kepada para pegawai KPK yang hendak dipecat.

"Sifatnya adalah dukungan morel, empati, kepada temen-temen yang sedang berjuang di KPK. Hari ini alumni enggak punya kekuasaan apa-apa kecuali prihatin dan berempati saja. Toh, sebagian besar alumni itu masih punya jabatan di pemerintahan. Kan ada yang komisaris, macam-macam," tutup dia.

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Sejumlah Pertemuan Walkot Tanjungbalai dengan Eks Penyidik Robin
Indonesia
KPK Dalami Sejumlah Pertemuan Walkot Tanjungbalai dengan Eks Penyidik Robin

Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Robin bertemu Syahrial di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Oktober 2020

Vaksin Keliling Senin (23/8), Ada 13 Titik Sasaran
Indonesia
Vaksin Keliling Senin (23/8), Ada 13 Titik Sasaran

Program vaksinasi keliling ini menyasar anak-anak, dewasa, dan lansia untuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pemasaran Korporasi PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Eko Wari Santoso hari ini.

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas
Indonesia
PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi Ingin Perlindungan Disabilitas Berlandaskan HAM
Indonesia
Budi Gunadi Sadikin Akan Buat Permenkes Vaksinasi Gotong Royong
Indonesia
Budi Gunadi Sadikin Akan Buat Permenkes Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah saat ini masih melaksanakan program vaksinasi COVID-19 gratis dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan

BMKG Minta Masyarakat Papua Waspadai Gempa akibat Pergerakan Patahan
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Papua Waspadai Gempa akibat Pergerakan Patahan

BMKG meminta masyarakat mewaspadai pergerakan sembilan sesar atau patahan di wilayah Papua dan Papua Barat yang menyebabkan terjadinya gempa bumi.

DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga
Indonesia
DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga

Daerah pertemuan muncul di Indonesia sendiri terjadi karena monsun Asia yang masuk ke selatan

Pemkot Tertibkan PKL Jelang Peresmian Renovasi Masjid Istiqlal oleh Jokowi
Indonesia
Pemkot Tertibkan PKL Jelang Peresmian Renovasi Masjid Istiqlal oleh Jokowi

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menertibkan pedagang kaki lima dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bertengger di kawasan Masjid Istiqlal.