Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai Pegawai KPK berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada jam pulang kerja di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan menjelaskan secara detail terkait pemberhentian 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merespons pemberhentian 51 pegawai KPK.

Baca Juga

Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Mesti Dihentikan

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (29/5).

Politikus partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menilai, banyak masyarakat mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan.

Pegawai KPK berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada jam pulang kerja di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Ketika KPK masih melakukan pemecatan, maka masyarakat menunggu KPK untuk lebih transparan dalam menjelaskan kenapa tetap masih dilakukan pemecatan, karena arahan Presiden sudah jelas untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan," ujar Herzaky.

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)

Baca Juga

Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS
Indonesia
10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

Catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Facebook, hingga Senin (26/7) pukul 15.35 WIB Sudah ada 4.112.722 pelamar yang mengisi formulir pada situs SSCASN.

Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer
Indonesia
Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan blusukan perdana usai dilantik menjadi Wali Kota Solo periode 2021-2026, Jumat (26/2).

Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh
Indonesia
Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh

"Program 100 hari ke depan pasti ada tapi tidak bisa saya bocorkan semuanya hari ini (Kamis)," kata Gibran.

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi

94 Peserta Termasuk Menantu Jokowi Sekolah Cakada PDIP Angkatan ll
Indonesia
94 Peserta Termasuk Menantu Jokowi Sekolah Cakada PDIP Angkatan ll

Hasto memastikan Bobby Nasution, calon wali kota Medan turut menjadi peserta di sekolah cakada ini bersama 93 calon lainnya.

Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik
Indonesia
Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik

Kementerian Perhubungan menyatakan, ada sekitar 18 juta orang yang ingin mudik meski dilarang pemerintah.

Hasil Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Tunjukkan Hasil Menggembirakan
Indonesia
Hasil Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Tunjukkan Hasil Menggembirakan

Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac Biotech yang dilakukan Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Unpad di Bandung terus menunjukkan hasil menggembirakan.

Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang
Indonesia
Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji segera merampungkan regulasi perlindungan data pribadi.

Pengenaan Tarif Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Ditunda
Indonesia
Pengenaan Tarif Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Ditunda

Penundaan kebijakan penyesuaian ini dapat mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas lagi.

Mendikbud Buka Sekolah Januari 2021, Rudy: Izin Orangtua Harus Diutamakan
Indonesia
Mendikbud Buka Sekolah Januari 2021, Rudy: Izin Orangtua Harus Diutamakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim bakal membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada Januari 2021.