Edhy Prabowo Sedih Divonis 5 Tahun Penjara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merasa sedih dijatuhi vonis 5 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Ya saya mau pikir-pikir, saya sedih hasil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan," kata Edhy usai mengikuti persidangan secara daring dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7).

Baca Juga

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Meski demikian, bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku menghormati proses peradilan.

"Inilah proses peradilan di kita, saya akan terus melakukan proses tapi kasih saya waktu berpikir. Terima kasih," ujar Edhy.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Selain pidana badan dan denda, Edhy juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai mejalani masa pidana.

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP,

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

Baca Juga

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin
Indonesia
Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin

komisi Pemberatasan Korupsi, telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK

Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
Indonesia
Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Calon Kapolri harus figur yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk

Mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi mestinya diberikan posisi yang sesuai kapasitasnya

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

Dimana pada masa PPKM level 3 itu juga masih diberlakukan ketentuan sektor esensial dan kritikal

Anak Buahnya Copot Baliho Rizieq Shihab, Pangdam Jaya: Jangan Seenaknya Pasang
Indonesia
Anak Buahnya Copot Baliho Rizieq Shihab, Pangdam Jaya: Jangan Seenaknya Pasang

"Kalau masang baliho itu jelas ada aturannya. Ada pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu," lanjutnya.

Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, nasib aturan SIKM itu nantinya akan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Soal Kasus Dugaan Penipuan, David Noah Tempuh Jalur Mediasi
Indonesia
Soal Kasus Dugaan Penipuan, David Noah Tempuh Jalur Mediasi

Terkait dengan kasus yang menjerat kliennya ini, Hendra berupaya menempuh jalur mediasi dengan pelapor.

Buruh yang Gelar Aksi May Day Bakal Dites Swab
Indonesia
Buruh yang Gelar Aksi May Day Bakal Dites Swab

Ribuan personel gabungan TNI-Polri akan diturunkan untuk mengamankan aksi massa

Eks Anak Buah Anies Bangun Proyek DP 0 Persen di Tanah yang Tak Penuhi Syarat
Indonesia
Eks Anak Buah Anies Bangun Proyek DP 0 Persen di Tanah yang Tak Penuhi Syarat

Lahan tanah Munjul yang dibeli PPSJ dari PT Adonara Propertindo tersebut berada dalam zona hijau rekreasi

Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Jangan Lelet Tangani Korban Bencana
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Jangan Lelet Tangani Korban Bencana

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/6).