ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

ICW menilai, tuntutan KPK terhadap eks Waketum Partai Gerindra tersebut telah menghina rasa keadilan.

"Betapa tidak, tuntutan itu sama dengan tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 399 juta pada akhir 2017," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, ditulis Jumat (2/7).

Diketahui, JPU KPK telah menuntut Edhy dengan lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan terkait perkara suap ekspor benih lobster.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

"Padahal, melihat konstruksi pasal yang digunakan (pasal 12 huruf a UU Tipikor) KPK sebenarnya dapat menuntut Edhy hingga seumur hidup penjara," kata Kurnia.

Atas hal tersebut, lanjut Kurnia, ICW mendesak agar majelis hakim mengabaikan tuntutan penjara dan denda yang diajukan oleh penuntut umum lalu menjatuhkan vonis maksimal, yakni seumur hidup penjara kepada Edhy.

"Hal itu pun wajar, selain karena posisi Edhy sebagai pejabat publik, ia juga melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19," ujarnya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

ICW mengkhawatirkan hal tersebut akan berulang dalam perkara suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

"Sebelum Edhy, KPK diketahui juga pernah menuntut ringan Romahurmuziy (empat tahun penjara) pada awal tahun 2020. Ke depan, ICW meyakini praktik ini akan terus berulang dan besar kemungkinan akan kembali terlihat dalam perkara bansos yang melibatkan Juliari P Batubara," ujar Kurnia.

Jaksa meyakini Edhy terbukti menerima USD 77 ribu dan Rp 24,625 miliar (total sekitar Rp 25,75 miliar) dari para pengusaha pengekspor benih benih lobster (BBL) terkait pemberian izin budidaya dan ekspor.

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

Edhy juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD77 ribu. Selain itu, Edhy dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Edhy diduga menerima suap melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi istri Edhy, Iis Rosita Dewi), dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo). (Pon)

Baca Juga:

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT KAI Daop 1 Tertibkan Kawasan Pasar Gaplok
Indonesia
PT KAI Daop 1 Tertibkan Kawasan Pasar Gaplok

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penertiban warga di sekitar jalur rel Pasar Gaplok, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan
Indonesia
Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan

Sugito mengaku akan bertemu dengan tim hukum FPI lainnya

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah kelemahan dari kebijakan pemerintah soal vaksinasi tersebut.

Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung
Indonesia
Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung

ada beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Namun ada juga yang turun. Pasokan menjelang lebaran aman dan tersedia. Termasuk pembeli pun lebih banyak dibanding tahun lalu.

Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di sela webiner pembekalan pasangan calon kepala daerah oleh KPK.

Polda Metro Tunggu Salinan Putusan Pencabutan SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Tunggu Salinan Putusan Pencabutan SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab

Yusri berujar jika pihaknya belum mengetahui bahwa SP3 kasus tersebut dicabut oleh hakim dari PN Jaksel.

Muhammadiyah Imbau Warga Salat Idul Fitri di Rumah
Indonesia
Muhammadiyah Imbau Warga Salat Idul Fitri di Rumah

Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto menuturkan, pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah masing-masing jika di lingkungannya terdapat warga yang terpapar COVID-19.

Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan
Indonesia
Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2020.

Polisi Ungkap Alasan Rizieq Tak Hadiri Sidang Praperadilan
Indonesia
Polisi Ungkap Alasan Rizieq Tak Hadiri Sidang Praperadilan

Penyidik juga masih menunggu satu orang dari pihak terlapor