Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider pidana badan selama enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Baca Juga:

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim saat membacakan putusan, Kamis (15/7).

Edhy juga harus membayar uang pengganti R p9.687.447.219 dan uang sejumlah USD 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Selain pidana badan dan denda, bekas elite Partai Gerindra itu juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani masa pidana.

Edhy terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien COVID-19 Terus Naik, 23 Karyawan RSHS Bandung Terpapar
Indonesia
Pasien COVID-19 Terus Naik, 23 Karyawan RSHS Bandung Terpapar

Menghadapi lonjakan pasien dan paparan terhadap karyawan atau para nakes, RSHS memastikan pelayanan kesehatan tetap jalan.

Penyekatan Urungkan 2,1 Juta Warga Yang Tadinya Masih Ingin Ngotot Mudik
Indonesia
Penyekatan Urungkan 2,1 Juta Warga Yang Tadinya Masih Ingin Ngotot Mudik

Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan pengetatan dua lapis untuk mengantisipasi arus mudik dan balik yang terjadi hingga akhir bulan.

Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024
Indonesia
Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024

Khoirudin mengatakan, diharapkan adanya pengurus baru yang sudah dilantik ini dengan penambahan jumlah kader bisa memantapkan PKS DKI dalam kontestasi politik Jakarta.

Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Aturan Sejumlah Sektor Diperlonggar
Indonesia
Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Aturan Sejumlah Sektor Diperlonggar

Pemerintah pusat menurunkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dari level tiga menjadi level dua.

Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM
Indonesia
Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku kesulitan mengatasi kerumunan orang tua saat mengantarkan anaknya hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu
Indonesia
Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu

Sedangkan untuk reagen dari Kanada berada pada kisaran 3,6 dolar AS atau sekitar Rp 50.000 per satuan

Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat
Indonesia
Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan KBM tatap muka di sekolah pada Juli 2021.

Bus TransJakarta Kecelakaan Lagi, Kali Ini Memakan Korban Penyeberang Jalan
Indonesia
Bus TransJakarta Kecelakaan Lagi, Kali Ini Memakan Korban Penyeberang Jalan

Kecelakaan tersebut berawal dari korban RH yang hendak menyeberang di dekat SMK Negeri 57 arah Mampang Prapatan.

Ketua DPRD DKI Geram SKPD Anggarkan Beli Pacul dan Sekop Buat Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Geram SKPD Anggarkan Beli Pacul dan Sekop Buat Tangani Banjir

"Jangan sekali lagi pengadaan untuk RT/RW dikasih sekop, pacul karena ini normatif setiap tahun di Jakarta masih ada anggaran normatif seperti itu," ujar Prasetyo

Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK
Indonesia
Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional