Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider pidana badan selama enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Baca Juga:

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim saat membacakan putusan, Kamis (15/7).

Edhy juga harus membayar uang pengganti R p9.687.447.219 dan uang sejumlah USD 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Selain pidana badan dan denda, bekas elite Partai Gerindra itu juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani masa pidana.

Edhy terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Mei 2021 menurun sebesar 3,85 persen. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan mobilitas warga akibat pandemi COVID-19.

BPOM Dukung Pengembangan Vaksin Merah Putih di ITB
Indonesia
BPOM Dukung Pengembangan Vaksin Merah Putih di ITB

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengunjungi Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka melihat progres pembuatan Vaksin Merah Putih.

Belum Capai 1 Juta, Pemda Diminta Segera Ajukan Kebutuhan Guru PPPK
Indonesia
Belum Capai 1 Juta, Pemda Diminta Segera Ajukan Kebutuhan Guru PPPK

Saat ini formasi yang disampaikan pemda baru 200 ribu, sementara target untuk guru honorer melalui seleksi terbuka tersebut mencapai satu juta guru.

Nasdem Sentil PDIP: Kalau Mau Revisi UU Pemilu Ya Total!
Indonesia
Nasdem Sentil PDIP: Kalau Mau Revisi UU Pemilu Ya Total!

Tapi sejauh ini kita ikut apa yang diminta oleh pemerintah

Wagub DKI Sebut Kasus Sembuh COVID-19 di Jakarta Lebih dari 90 Persen
Indonesia
Wagub DKI Sebut Kasus Sembuh COVID-19 di Jakarta Lebih dari 90 Persen

Kasus virus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami perubahan yang cukup baik dengan tingkat kesembuhan 90 persen lebih.

1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum
Indonesia
1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum

Dan, juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.

Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD
Indonesia
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

1,1 Juta Nelayan Telah Terlindungi Asuransi
Indonesia
1,1 Juta Nelayan Telah Terlindungi Asuransi

Masa pertanggungan BPAN ini berlaku selama satu tahun, setelah itu nelayan kita dorong tetap berasuransi dengan asuransi nelayan mandiri.

Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Masuki Monitoring Efikasi
Indonesia
Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Masuki Monitoring Efikasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan, jika vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat telah melalui uji klinis yang benar sehingga dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

Bakal Dilantik Jadi Pangdam Jaya, Mayjen Mulyo Aji Punya Harta Segini
Indonesia
Bakal Dilantik Jadi Pangdam Jaya, Mayjen Mulyo Aji Punya Harta Segini

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id yang dilihat MerahPutih.com pada Kamis (27/5), jenderal bintang dua itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada terakhir 21 Februari 2021