Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider pidana badan selama enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Baca Juga:

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim saat membacakan putusan, Kamis (15/7).

Edhy juga harus membayar uang pengganti R p9.687.447.219 dan uang sejumlah USD 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Selain pidana badan dan denda, bekas elite Partai Gerindra itu juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani masa pidana.

Edhy terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6.452 Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air
Indonesia
6.452 Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan kepada setiap jamaah yang tiba di Tanah Air.

Presiden Jokowi Duduki Urutan 13 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia
Indonesia
Presiden Jokowi Duduki Urutan 13 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi menempati urutan pertama, sedangan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di urutan 13.

Partai Demokrat Bahas Pemilu 2024 dan Capres di Kampung Halaman SBY
Indonesia
Partai Demokrat Bahas Pemilu 2024 dan Capres di Kampung Halaman SBY

Ketua DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo menyampaikan, konsolidasi itu dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI SBY serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ahli Psikologi Forensik Ungkap Kepribadian Brigadir J dari Kecil Sampai jadi Polisi
Indonesia
Ahli Psikologi Forensik Ungkap Kepribadian Brigadir J dari Kecil Sampai jadi Polisi

"Masa kecil dan masa remaja dia dikenal sebagai anak yang karakter baik, aktif dalam berbagai kegiatan," ucap Reni dalam persidangan, Rabu (21/12).

Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 Hasilkan 14 Komunike
Indonesia
Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 Hasilkan 14 Komunike

Indonesia menggelar Pertemuan Pertama Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 atau the 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

Ketua DPRD Geram Anies Langkahi Jokowi Lantik Sigit Jadi Pj Sekda DKI
Indonesia
Ketua DPRD Geram Anies Langkahi Jokowi Lantik Sigit Jadi Pj Sekda DKI

Tersebar undangan acara pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menggantikan Marullah Matali oleh Gubernur Anies Baswedan.

Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan
Indonesia
Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi kerumunan saat libur panjang akhir pekan mendatang.

Harga Cabai Mahal, Politikus PSI Sarankan Warga Jakarta Tanam Sendiri
Indonesia
Harga Cabai Mahal, Politikus PSI Sarankan Warga Jakarta Tanam Sendiri

Masyarakat saat ini tengah menjerit dengan melambungnya harga beberapa jenis cabai di pasaran.

Luhut Khawatir Kasus COVID-19 Naik Pascamudik Lebaran
Indonesia
Luhut Khawatir Kasus COVID-19 Naik Pascamudik Lebaran

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut mudik tahun ini berjalan sukses. Namun, Luhut meminta masyarakat tidak jemawa. Sebab, angka COVID-19 bisa saja melonjak pascamudik Idul Fitri.

Mayoritas Pelanggar Lalu Lintas Tidak Gunakan Helm Standar
Indonesia
Mayoritas Pelanggar Lalu Lintas Tidak Gunakan Helm Standar

Masyarakat agar tetap disiplin dalam berlalu lintas karena hal ini akan bermanfaat untuk keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.