Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Maret 2021
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco. Foto: Humas DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, negara tidak boleh ikut serta dalam kepemilikan atau saham minuman beralkohol yang berlawanan dengan norma keagamaan.

Baca Juga

Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta

Pendapat Baco, membiarkan pemerintah memiliki saham bir sama halnya melegalkan kegiatan prostitusi, mendukung perjudian dan perzinahan.

"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan," ujar Baco dalam diskusi virtual dengan tema 'polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta', Rabu (10/3).

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menyatakan jika penjualan saham bir merupakan bagian dari janji politik Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Yang jadi persoalan sekarang sebenarnya, jualnya yang harus sesuai aturan. Yang diperhatikan saat ini bagaimana menjualnya sesuai aturan," jelasnya.

"Dalam artian bahwa jangan sampai ada permainan mafia saham, sehingga dibeli murah oleh seseorang atau jangan sampai proses penjualan ini ada udang di balik batu," ungkap Basri.

Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI Jakarta untuk meminta restu.

Namun sayangnya langkah Gubernur Anies terganjal persetujuan DPRD DKI. Karena hingga kini dewan tak kunjung membalas surat tersebut.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah dua kali melakukan kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta.

Pertama terkait review investasi saham di PT Delta Djakarta dan kedua kajian tentang rencana divestasi. Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan.

Lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sudah mengajukan penjualan saham minuman beralkohol di PT Delta sebanyak empat kali ke DPRD.

"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya. (Asp)

Baca Juga

Keuntungan DKI atas Kepemilikan Saham Bir Capai Ratusan Miliar

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan