Keuntungan DKI atas Kepemilikan Saham Bir Capai Ratusan Miliar PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berkukuh tidak setuju dengan keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tulis Prasetyo lewat medsos Twitter-nya.

Prasetyo tetap keras kepala tidak mendukung Anies. Dari saham bir itu, katanya, Pemerintah DKI menerima keuntungan ratusan miliar rupiah.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar," sambung dia.

Adapun pendapatan dari saham minuman keras (miras) itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Terlepas dari janji kampanye Anies di Pilkada 2017 lalu, Pemprov DKI juga harus mengingat sejarah awal mula investasi saham itu dari zaman Gubernur Ali Sadikin.

"Pengelolaan perusahaan oleh Pemprov DKI Jakarta yang diberikan pemerintah pusat di tahun 60-an bukan tanpa alasan. Salah satunya untuk mengukur seberapa jauh penetrasi pasar minol di kalangan yang belum pantas," ungkapnya.

Lanjut dia, mengenai prosedur penjualan saham milik pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang tercantum dalam pasal 24 ayat 6, lalu Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 55 ayat (2) huruf b.

Baca Juga:

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

Kemudian Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pasal 24 ayat (2).

"Dengan rentetan aturan tersebut penjualan atau divestasi saham PT Delta tidak bisa sembarang dilakukan, apalagi dengan menggebu-gebu," jelas dia.

"Sangat dibutuhkan suatu analisis dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta TBK," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Partai NasDem Pasang Baliho Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Partai NasDem Pasang Baliho Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

Yogyakarta sudah terbentuk relawan beberapa calon presiden. Mereka juga memiliki strategi untuk menggalang dukungan.

Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM
Indonesia
Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Puan mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) di tiap-tiap daerah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah di wilayahnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Sebut Jawa Barat Mendukung Jokowi Tiga Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Sebut Jawa Barat Mendukung Jokowi Tiga Periode

Akun Facebook Izro’il pada 12 April 2022 pukul 11.09 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel milik CNBC Indonesia. Artikel tersebut berjudul “Luhut : Jawa Barat Pasti Mendukung 3 Periode!”.

Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021
Indonesia
Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021

Praveen/Melati dan Tommy merupakan dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal

KPK Pastikan Usut Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali dalam Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Pastikan Usut Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali dalam Kasus Suap Pajak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya akan mendalami dugaan keterlibatan pemilik PT. Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak.

 Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam

Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan
Indonesia
Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan

Masyarakat tetap diimbau agar apapun jenis vaksinnya tidak usah khawatir

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Rp 189 Juta

Beredar sebuah pesan langsung yang berisi informasi subsidi Rp 189 juta dari pemerintah melalui Pertamina.

Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran
Indonesia
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran

Puan berkunjung ke Kabupaten Karanganyar meresmikan kantor DPC PDIP Karanganyar dan meresmikan objek wisata New Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.