DPR Segera Sahkan RUU PDP, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden Meutya Hafid. (Foto: MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih.com - DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Komisi I DPR menyebut, pembahasan RUU PDP bersama pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja.

“Alhamdulillah semua DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah selesai dibahas. Berbagai hal yang kemarin sempat ada perbedaan tajam, kini sudah berhasil ada titik temu dengan pemerintah,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Rabu (6/7).

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/7), pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan sedikit waktu. Meutya mengatakan, RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.

“Masa sidang berikutnya tinggal timus (tim perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) memeriksa kembali saja, sinkronisasi. Jadi masa sidang berikut sudah bisa diketok, InsyaAllah,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah belum sepakat terkait pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Namun kini telah disepakati lembaga yang bersifat independen itu pembentukannya akan diserahkan kepada Presiden.

“Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres (Keputusan Presiden). Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan,” jelas Meutya.

“Yang penting di UU, tugas dan kewenangannya kita berikan pedoman agar lembaga ini dapat menjadi lembaga yang kuat mengawasi praktik perlindungan data,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

Politikus Golkar ini menyebut, Indonesia harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh Negara.

“Rasa aman oleh negara harus ada dalam melindungi kepemilikan individu, termasuk atas data pribadi,” tegas Meutya.

Baca Juga:

Tertunda Sejak 2016, DPR dan Kemenkominfo Mulai Temui Titik Temu RUU PDP

Tak hanya itu, RUU PDP pun dibutuhkan sebagai upaya Negara menyambut perkembangan digital saat ini. Apalagi, kata Meutya, ada banyak sektor kehidupan yang beririsan dengan persoalan perlindungan data pribadi.

“Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi,” paparnya.

Meutya mengingatkan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah waktu yang dihabiskan di dunia maya per individu di Indonesia.

“Kita perlu memiliki hukum yang mengatur juga lalu lintas data yang besar baik dalam negeri maupun juga pergerakan data secara masif dari dalam negeri ke manca negara karena sebagian aplikasi yang dinikmati masyarakat Indonesia, berasal dari mancanegara,” urai Meutya.

RUU PDP juga memungkinkan Indonesia memiliki kedaulatan data. Kedaulatan data yang dimaksud termasuk pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat.

Melalui beleid yang akan segera terbentuk itu, Negara akan memiliki regulasi untuk menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi atau bukan data pribadi. RUU PDP juga terkait dengan keamanan digital, terutama dengan banyaknya kebocoran data yang terjadi belakangan ini. (Pon)

Baca Juga:

Komisi I Targetkan Pembahasan RUU PDP Rampung Awal Juli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Helm Perang Simbol Kesalnya Dubes Ukraina ke Israel
Indonesia
Helm Perang Simbol Kesalnya Dubes Ukraina ke Israel

Israel telah menolak untuk memberikan bantuan defensif kepada Ukraina.

Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan
Indonesia
Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 November sampai dengan 29 November 2021

Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK
Indonesia
Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pamit dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB.

Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR
Indonesia
Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebesar Rp 1.000 mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E
Indonesia
PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen menyisir seluruh anggaran di setiap dinas guna memastikan tidak ada anggaran untuk balap mobil Formula E.

Cara Membangun Reputasi & Citra Perusahaan di Era Digital
Indonesia
Cara Membangun Reputasi & Citra Perusahaan di Era Digital

AKTIVITAS Public Relations (PR) tidak dapat dipisahkan dalam kelangsungan bisnis dan perusahaan karena miliki peran penting dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat.

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar pada 5 Juli 2022
Indonesia
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar pada 5 Juli 2022

Ini bukan kali pertama Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Agustus 2021, Lili dikenakan sanksi berat.

Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng

Permendag 30/2022 mengatur Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Bulog Pastikan Stok dan Harga Beras di Awal Bulan 2022 Stabil
Indonesia
Bulog Pastikan Stok dan Harga Beras di Awal Bulan 2022 Stabil

Masyarakat tak perlu khawatir kekurangan stok beras. Sebab, Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan pasokan dan harga beras di awal tahun 2022 stabil.

Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional
Indonesia
Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional

Capaian transportasi umum di Jakarta dipamerkan Gubernur Anies Baswedan dalam forum diskusi internasional bertajuk Transforming Transportation Conference: Climate-Centered Mobility for A Sustainable Recovery, Kamis (17/2).