DPR Nilai Sulit Atasi COVID-19 Jika Presiden Jokowi Sering Bimbang Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Fraksi PKS DPR RI

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli jika COVID-19 menurun menuai sorotan.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai, hal itu menunjukkan Pemerintah saat ini alami kebimbangan antara urusan kesehatan dengan ekonomi. Menurutnya berkali-kali pemerintah mengalami kebimbangan sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

Baca Juga

PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4

Ia berujar, semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Lalu, lanjut Sukamta, saat ini sudah lebih dari puluhan ribu anak bangsa yang meninggal karena COVID-19, setiap hari dilaporkan lebih dari seribu kematian.

Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian,” ungkap Sukamta dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (21/7)

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan, masih ada kekurangan.

Presiden Joko Widodo. (Tangkapan Layar)
Presiden Joko Widodo. (Tangkapan Layar)

Seperti warga sulit mendapat informasi dari derah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular COVID-19.

Oleh sebab itu, Sukamta menyebut ada tiga prioritas yang harus disegera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat.

Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien.

"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan COVID-19,” tegas Sukamta.

Kemudian yang kedua menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini, yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin dan, buruh. Mereka juga yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM.

"Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," imbuh politikus PKS ini.

Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Sukamta berujar, pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah.

Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data COVID-19 hingga tingkat daerah. Ia menduga, ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat.

"Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” tutup Sukamta.

Sekedar informasi, Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021.

Presiden Jokowi mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun berbeda dengan sebelumnya, sejumlah pelonggaran dilakukan untuk beberapa sektor.

"Alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021," kata Jokowi melalui siaran Youtube, Selasa (20/7).

Jokowi menjelaskan, penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.

"Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit," ujarnya.

Selama PPKM Darurat berlangsung, Jokowi mengaku selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.

"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang
Indonesia
Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang

Polri menangani puluhan kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhitung hingga 10 November 2020.

Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi
Indonesia
Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi

Tersangka ditangkap karena diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Istri Bangga Novel Baswedan Dipecat KPK Bukan karena Langgar Kode Etik
Indonesia
Istri Bangga Novel Baswedan Dipecat KPK Bukan karena Langgar Kode Etik

Istri Novel Baswedan, Rina Emilda, mengaku bangga meski suaminya dipecat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan
Indonesia
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode
Indonesia
Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode

Presiden juga mengatakan bahwa amendemen ataupun agenda amendemen merupakan wewenang MPR RI sesuai Pasal 3 UUD 1945

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD
Indonesia
Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

Lebih baik memperkuat arah pembangunan yang sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi
Indonesia
Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

"Itu (kontroversi) ndak usah ditanggepin lah. Saya belum baca beritanya," ujar Gibran pada awak media di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10).

[HOAKS atau FAKTA]: Daging Anjing dan Kucing Dapat Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Daging Anjing dan Kucing Dapat Sembuhkan COVID-19

Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa daging anjing dan daging kucing disarankan dokter sebagai obat COVID-19.

Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri
Indonesia
Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras tindakan tersebut. Menurutnya, jumlah vaksin yang masih terbatas di dalam negeri. Bahkan, ia menyebutnya sebagai tindakan tak pantas.

Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar
Indonesia
Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar

Gugatan ini diajukan lantaran PT Buana Artha Tekno Sains yang merupakan bagian dari Multi Buana Grup tak kunjung membayar atas jual beli yang terjadi antara kedua perusahaan.